SAMARINDA – Seiring dengan lonjakan APBD Kalimantan Timur dari Rp17,1 Triliun di tahun 2023 menjadi Rp20,67 Triliun di 2024, Sutomo Jabir, anggota DPRD Kaltim dari Fraksi PKB, mendesak pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran tersebut pada sektor pendidikan. Dengan tambahan alokasi anggaran pendidikan yang mencapai minimal 20 persen dari total APBD, diharapkan permasalahan infrastruktur di bidang pendidikan dapat teratasi.
“Belanja pendidikan harus benar-benar terencana dengan baik. Tidak hanya untuk kebutuhan SKPD, tetapi harus sesuai dengan apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” tegas Sutomo.
Fokus Sutomo terletak pada perbaikan dan pembangunan fasilitas pendidikan di berbagai daerah di Kaltim. Kondisi infrastruktur pendidikan yang belum memadai di beberapa daerah menjadi sorotannya. Ia mengungkapkan adanya sekolah yang terpaksa menggunakan fasilitas balai desa untuk kegiatan belajar mengajar karena keterbatasan ruang kelas.
Mengambil contoh dari Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau, Sutomo menyoroti ketiadaan sekolah tingkat SMA meskipun pemerintah memiliki program prioritas wajib belajar 12 tahun. Situasi ini, menurutnya, merupakan ironi yang harus segera ditangani.
Dinas Pendidikan Kaltim, sebagai leading sektor di bidang pendidikan, mendapatkan harapan dari Sutomo untuk memperhatikan fasilitas pendidikan di daerah terpencil. “Kita membutuhkan pemerataan, bukan hanya fokus pada modernisasi di perkotaan. Anggaran pendidikan yang mencapai sekitar Rp4 Triliun harus bisa memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat Kaltim,” pungkasnya. (ADV/CP-M)
