KUKAR – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Salehuddin, S.Sos, S.Fil M.AP menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Desa Loleng, Kecamatan Kota Bangun Kutai Kartanegara (Kukar), Sabtu (28/5/2022) pukul 09.00 Wita.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kepala Desa Loleng beserta jajaran kepengurusan dan tokoh setempat. Dan tentu saja, antusias warga setempat menyambut sosok Salehuddin yang dikenal ramah dan dermawan itu.
Dalam pemaparanya, Salehuddin menguraikan, Perda nomor 5 tahun 2019 bertujuan untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum.
Untuk itu, Warga tersebut memperoleh akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di mata hukum serta menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat.
“Selain itu juga untuk mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Selain itu, bahwa inti dari Perda tersebut yakni Gubernur menyelenggarakan program bantuan hukum, yang alokasi anggarannya melalui APBD Kaltim dan menjalin kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), yang berdomisili di Kaltim dan telah terdaftar dan terakreditasi oleh Kemenkumham.
“Penerima bantuan hukum adalah penduduk Kaltim yang berkatagori miskin atau tidak mampu yang sedang tersangkut masalah hukum dan memerlukan bantuan hukum,” jelas Legislator Karang Paci Dapil Kutai Kartanegara (Kukar) ini.
Pria yang pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kukar tersebut, juga berpesan kepada masyarakat, walaupun ada bantuan hukum namun masyarakat diimbau agar tidak melakukan pelanggaran.
“Meskipun negara hadir untuk memberi bantuan hukum, harapannya jangan sampai masyarakat kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran atas hukum, tetap patuh dan taat atas hukum,” harapnya.(CP-4).
