SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus menunjukkan komitmennya dalam menekan angka stunting melalui penguatan sinergi lintas sektor. Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TPPPS) yang digelar di Ruang Rapat Bappeda Kutim, Rabu (13/4/2025).
Kegiatan yang melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah daerah dalam memastikan target penurunan stunting yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dapat tercapai.
Berdasarkan dokumen RPJMD, prevalensi stunting di Kutai Timur ditargetkan turun bertahap dari 26,9 persen pada 2024 menjadi 19,38 persen pada tahun 2029.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kutim, Mitha Ferdina, mengatakan percepatan penanganan stunting membutuhkan kerja sama semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.
“Penanganan stunting tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah terus memperkuat intervensi kesehatan melalui Posyandu dan Puskesmas, mulai dari pemberian makanan tambahan, imunisasi, pemeriksaan ibu hamil dan balita hingga edukasi gizi kepada masyarakat.
Selain itu, sejumlah program tindak lanjut juga disiapkan, seperti kunjungan rumah bagi balita bermasalah gizi, pemeriksaan dokter spesialis, pemberian suplemen tambahan serta program “Gratis Minum Susu Buah Stop Stunting”.
Berdasarkan data tahun 2025, Kecamatan Muara Bengkal tercatat sebagai wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi sebesar 26 persen, disusul Sangatta Selatan dan Karangan masing-masing 21 persen serta Kaliorang sebesar 20 persen.
Melalui penguatan program dan sinergi lintas OPD, Pemkab Kutim optimistis angka stunting dapat ditekan demi menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas di masa mendatang. (WR)
