SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terus melakukan penyesuaian administrasi kependudukan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas wilayah Kutim dan Kota Bontang.
Sebagai tindak lanjut keputusan tersebut, Disdukcapil Kutim membuka dua posko pelayanan di Kampung Sidrap, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan untuk membantu masyarakat memperbarui dokumen kependudukan mereka.
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kutim, Syarif, mengatakan pelayanan langsung di tengah masyarakat dilakukan guna mempercepat proses perubahan alamat pada KTP dan KK warga yang sebelumnya tercatat sebagai penduduk Kota Bontang.
“Kami hadir langsung di lokasi supaya masyarakat lebih mudah mengurus perubahan data tanpa harus datang jauh-jauh ke kantor pelayanan,” katanya, Selasa (12/05/2026).
Dua titik pelayanan tersebut ditempatkan di rumah Ketua RT 14 dan rumah Kepala Dusun Pinang. Kehadiran posko ini juga merupakan bentuk pelayanan aktif pemerintah dalam memastikan hak administrasi masyarakat tetap terpenuhi.
Syarif menambahkan, pembaruan data kependudukan menjadi kebutuhan mendesak karena berkaitan erat dengan akses layanan publik, termasuk bantuan sosial, BPJS PBI, layanan air bersih PDAM, hingga administrasi pertanahan.
“Kalau data domisili belum sesuai, masyarakat bisa terkendala saat mengakses berbagai pelayanan pemerintah,” jelasnya. (IR)
