SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur telah mengadakan Rapat Paripurna Ke-40 untuk membahas perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 terkait Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Daerah. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun ini merupakan langkah penting dalam memperkuat implementasi PUG di daerah.
Wakil Ketua Komisi IV, Puji Setyowati, dalam laporannya mengatakan bahwa pembahasan Ranperda Perubahan PUG telah memasuki tahap pelaporan akhir. Ia menekankan pentingnya Perda ini sebagai pedoman dalam melaksanakan Strategi Pembangunan Pengarusutamaan Gender.
Dalam wawancara terpisah, Setyowati menjelaskan, “Perda ini akan mengintegrasi peran gender dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan memperhitungkan kebutuhan spesifik perempuan dan laki-laki.”
Kolaborasi antara Komisi IV DPRD Kaltim, Biro Hukum Setda Kaltim, dan Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim telah memungkinkan penyelesaian pembahasan materi perubahan Ranperda. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kepentingan perempuan dan laki-laki terakomodir dalam pembangunan.
Menurut Samsun, kesepakatan rapat menunjukkan komitmen kolektif DPRD Kaltim dalam mendorong kesetaraan dan keadilan gender. Ranperda ini diharapkan dapat menjadi instrumen hukum yang kuat untuk memastikan bahwa pembangunan di Kaltim berjalan seimbang dan inklusif. (ADV/CP-M)
