SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2026 sebesar Rp4.067.436. Penetapan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antara unsur pemerintah, perwakilan pekerja, dan asosiasi pengusaha dalam forum koordinasi yang digelar beberapa waktu lalu.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disnakertrans Kutai Timur, Trisno, mengungkapkan bahwa besaran UMK tahun ini mengalami kenaikan sebesar Rp323.615 dibandingkan UMK 2025 yang berada di angka Rp3.743.820. Secara persentase, kenaikan tersebut mencapai 8,64 persen dan mulai diberlakukan efektif per 1 Januari 2026.
“Kenaikan ini sudah melalui proses perhitungan dan pembahasan yang matang. Pemerintah mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi agar kesejahteraan pekerja tetap terjaga tanpa mengganggu iklim usaha,” ujar Trisno saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (13/1/2026).
Ia menjelaskan, penetapan UMK tidak hanya mengacu pada daya beli masyarakat, tetapi juga memperhitungkan tingkat inflasi serta kebutuhan hidup layak yang spesifik di Kutai Timur. Menurutnya, standar biaya hidup antarwilayah tentu berbeda, sehingga diperlukan kajian yang sesuai dengan kondisi daerah.
“Yang dihitung itu kebutuhan dasar masyarakat Kutai Timur. Berapa biaya minimum untuk hidup layak setiap bulan, itu menjadi salah satu variabel utama dalam penentuan UMK,” jelasnya.
Trisno juga menilai proses penetapan UMK tahun ini berlangsung relatif kondusif. Ia menyebut tidak terjadi perbedaan pandangan yang tajam antara serikat pekerja dan kalangan pengusaha, sehingga kesepakatan dapat dicapai tanpa gejolak berarti.
“Alhamdulillah situasinya aman. Selisih asumsi antara pekerja dan pengusaha tidak terlalu jauh. Kalaupun ada dinamika kecil, itu masih dalam batas wajar dan bisa dikelola dengan baik,” tutupnya. (IR)
