SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menilai legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pengendalian inflasi daerah.
Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) segera berkoordinasi dengan DPMPTSP untuk memfasilitasi pembuatan NIB bagi pedagang pasar.
Arahan tersebut disampaikan usai Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Kantor Diskominfo Staper, Senin (16/03/2026).
Menurut Ardiansyah, keberadaan NIB akan mempermudah pemerintah daerah dalam memantau distribusi barang serta pergerakan harga bahan pokok di pasar.
“Data pedagang yang jelas akan membantu pemerintah memonitor stok dan harga kebutuhan pokok secara lebih cepat dan akurat setiap minggu,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya jaminan halal pada penjualan daging di pasar. Dari hasil pemantauan di lapangan, masih banyak pedagang yang melakukan pemotongan hewan secara mandiri tanpa memiliki sertifikasi halal.
Ia meminta Disperindag segera berkoordinasi dengan Juru Sembelih Halal (Juleha) Kutim serta lembaga verifikasi seperti Surveyor Indonesia dan Sucofindo untuk mempercepat proses sertifikasi bagi pedagang daging.
Di sisi lain, Pemkab Kutim juga terus mendorong program pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program tersebut meliputi pembangunan 1.000 rumah baru serta 5.000 unit program bedah rumah.
Sebagai bentuk dukungan, pemerintah daerah telah menggratiskan BPHTB bagi masyarakat kurang mampu sejak tahun 2024.
Namun demikian, Bupati menegaskan bahwa pembangunan rumah tetap harus memperhatikan aturan tata ruang, termasuk ketentuan jarak bangunan dari badan jalan atau Daerah Milik Jalan (Damija).
Ia berharap berbagai program tersebut dapat selaras dengan program pembangunan 3 juta rumah yang digagas pemerintah pusat. (IR)
