SANGATTA – Untuk mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada Pemerintah Daerah dan Instansi Pusat, dimana hasil penilaian EPSS ini berupa Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dan menjadi salah satu bagian dari Penilaian Reformasi Birokrasi (RB) oleh KemenPAN dan RB, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kabupaten Kutim, menggelar Monitoring Evaluasi (Monev) Penilaian Statistik Sektoral tahun 2024.
Kegiatan yang digelar di Ruang Rapat, Diskominfo Staper Kutim, Rabu (22/5/2024) ini diikuti Perangkat Daerah (PD) terkait, diantaranya Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Kesehatan, Dinas Bappeda dan Diskominfo Staper Kutim khususnya bagian umum dan TI. Monev yang digelar sehari ini, dibuka Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronny Bonar Hamonangan Siburian.
Kepala Diskominfo Staper Kutim Ronny Bonar Hamonangan Siburian menyebut bahwa Penilaian Evaluasi Penilaian Statistik Sektoral (EPSS) selama periode April hingga Mei 2024 menjadi alat ukur penyelenggaraan statistik sektoral. Bertujuan untuk mendorong terwujudnya tata kelola data yang terpadu dan terciptanya Sistem Statistik Nasional selanjutnya hasil EPSS akan tertuang dalam indeks Pembangunan Statistik (IPS). Maka, Diskominfo Staper sebagai walidata sudah melaksanakan, Sosialisasi EPSS dan Skrining Lokus Penilaian EPSS pada Kamis tanggal 29 Februari 2024 dan Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan Penilaian EPSS Tahun 2024 pada Jum’at tanggal 26 April 2024.
“Rangkaian kegiatan itu dimulai dan dilaksanakan oleh Tim Penilai Internal (TPI) yang terdiri dari Bappeda, Disdukcapil, Dinkes dan Walidata. Rapat pemenuhan bukti dukung pada lokus di Dinas Disdukcapil dan Dinkes. BPS Kab. Kutai Timur sebagai Pembina dan sebagai Tim Penilai Badan (TPB),” jelasnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, objek penilaian kegiatan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kegiatan Kompilasi Produk Administrasi Kependudukan Kabupaten Kutai Timur dan Dinas Kesehatan dengan kegiatan Kompilasi Profil Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 belum mendaftarkan Surat Rekomendasi Statistik Sektoral atau Romantik Online.
“Tujuan dari mekanisme rekomendasi kegiatan statistik sektoral adalah untuk menghindari duplikasi kegiatan statistik dan menyusun metadatabase statistik sectoral,” terangnya.
Adapun Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2024, lanjut Ronny, kegiatan itu dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa standar dan bukti dukung dapat terpenuhi. Kegiatan ini merupakan langkah penting dalam tahapan awal untuk memastikan pelaksanaan EPSS berjalan dengan baik. Kegiatan pembinaan dan pendampingan Disdukcapil dan Dinkes. Adapun bukti dukung bisa didapatkan pada PD sebagai pelengkapnya. Dan melakukan pemeriksaan atas ketersediaan data pada bukti dukung PD.
Sementara itu, Plt Kabid Statistik Diar Fauzi Wiranata mengatakan, tujuan pelaksanaan pada kegiatan itu adalah, Tim Penilai Internal dapat mengumpulkan bukti dukung dalam kegiatan EPSS, Tim Penilai dapat memahami tugas, tanggungjawab pekerjaan yang harus dipenuhi dan dapat berkomitmen kuat untuk menyelesaikan pekerjaan sampai akhir sesuai dengan hasil keluaran yang diharapkan dan Petugas Operator dapat memahami teknis pelaksanaan pekerjaan proses inputing data ke EPSS di Kabupate Kutai Timur
“Kemudian hasil yang kita harapkan adalah pengumpulan data untuk penilaian EPSS,” pungkasanya. (adv/ds)
