SAMARINDA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Syarifatul Syadiah, menyuarakan pentingnya memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membantu masyarakat miskin di Kalimantan Timur membayar iuran BPJS-Kesehatan. Syarifatul menilai bahwa langkah ini krusial untuk memastikan semua warga mendapat akses layanan kesehatan yang layak.
“Pendanaan dari APBD untuk membayar iuran BPJS-Kesehatan bagi warga miskin harus kita tingkatkan. Ini penting untuk membuka akses kesehatan yang lebih luas bagi mereka yang tidak mampu,” jelas Syarifatul. Contohnya, di Berau, alokasi tahunan sebesar Rp 13,5 miliar dari APBD sudah membantu warga yang kurang mampu mendapatkan layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa khawatir tentang biaya.
Syarifatul, yang mewakili Dapil Berau, Kutai Timur, dan Bontang, mengungkapkan, “Dengan subsidi iuran ini, kita memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga untuk mengakses layanan kesehatan yang berkualitas. Ini adalah salah satu cara kita mengurangi ketimpangan di masyarakat.”
Lebih lanjut, Syarifatul berbicara tentang rencana strategis untuk memperkuat infrastruktur kesehatan di Berau, termasuk pembangunan rumah sakit baru Tipe B yang direncanakan. “Fasilitas ini diharapkan akan meminimalisir kebutuhan merujuk pasien ke luar daerah, yang selama ini menjadi beban tambahan bagi warga,” tuturnya.
Selain itu, Syarifatul mengajak semua pihak terkait untuk mendukung inisiatif ini dan memastikan bahwa program berjalan efektif. “Kita perlu kerja sama yang solid antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk mengoptimalkan alokasi APBD ini,” tegasnya.
Syarifatul berharap bahwa dengan dana APBD yang diarahkan dengan benar, tidak hanya infrastruktur kesehatan yang akan bertambah, tetapi juga keadilan akses kesehatan bagi seluruh warga Kaltim. “Ini adalah komitmen kita bersama untuk memastikan bahwa setiap warga, terutama yang kurang mampu, memiliki akses ke layanan kesehatan yang baik,” pungkasnya. (adv/cp-m)
