SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui DPMDes melakukan penyesuaian mekanisme penyaluran bantuan RT sebesar Rp 250 juta per tahun dengan memasukkannya ke dalam APBDes. Kebijakan ini dinilai lebih menjamin transparansi dan akuntabilitas anggaran.
Kepala DPMDes Kutim, Muhammad Basuni, mengatakan bahwa langkah ini merupakan bentuk penyempurnaan tata kelola keuangan desa. Sebelumnya, bantuan sempat dirancang melalui skema hibah, namun secara administratif dinilai kurang efektif untuk program yang bersifat rutin.
“Karena program ini melekat dan berkelanjutan, maka lebih tepat jika disatukan dalam APBDes. Dengan begitu, sistem pelaporan dan pengawasannya mengikuti mekanisme desa,” terangnya, Senin (02/02/2026).
Basuni menekankan bahwa meskipun administrasi berada di desa, kewenangan menentukan program tetap berada di tangan RT melalui forum musyawarah warga. Proses tersebut mengacu pada Perbup Nomor 13 Tahun 2023.
Ia menjelaskan, dana tersebut diarahkan untuk mendukung pengurangan kemiskinan melalui kegiatan produktif, intervensi stunting, serta pembangunan fasilitas lingkungan yang belum terjangkau program pemerintah daerah.
“Contohnya CCTV lingkungan, poskamling, atau lampu jalan kecil yang sifatnya kebutuhan mendesak warga,” katanya.
DPMDes juga mengerahkan pendamping untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan dan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
“Pendamping mengawal agar usulan tetap sesuai regulasi. Jadi ada filter sebelum kegiatan direalisasikan,” tambahnya. (IR)
