SANGATTA – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor jasa konstruksi. Melalui program pembinaan dan pelatihan berkelanjutan, PUPR menargetkan 50 persen tenaga konstruksi di Kutim sudah tersertifikasi pada tahun 2029 mendatang.
Langkah nyata yang ditempuh adalah dengan mengoptimalkan strategi “jemput bola” melalui Mobile Training Unit (MTU), yakni unit pelatihan bergerak yang siap menjangkau para pekerja konstruksi di 18 kecamatan, tanpa harus menunggu mereka datang ke pusat pelatihan di ibu kota kabupaten.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kutim, Joni Abdi Setia, menjelaskan bahwa program ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan tenaga kerja konstruksi yang kompeten, profesional, dan sesuai standar nasional.
“Pembinaan jasa konstruksi yang kami lakukan bukan audit, tapi pendampingan. Tujuannya membantu pelaku usaha agar taat regulasi, meningkatkan kapasitasnya, dan berdaya saing. Fokus kami sekarang adalah memperkuat kompetensi SDM dan pelaku usaha di sektor konstruksi,” ujar Joni saat ditemui di Gedung Serba Guna (GSG) Bukit Pelangi, Rabu (12/11/2025).
Ia menambahkan, pada tahun 2025 ini, PUPR Kutim mencatat sudah ada 1.116 tenaga konstruksi dan 118 tenaga ahli yang berhasil memperoleh sertifikasi kompetensi. Namun, Joni mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, seperti pekerja yang belum memiliki KTP Kutim serta keterbatasan akses administrasi.
“Dengan adanya MTU, kami ingin menjangkau mereka langsung. Jadi tidak ada alasan lagi tenaga lokal kita tertinggal. Sertifikasi bukan hanya syarat administrasi, tapi juga pengakuan atas keahlian dan profesionalitas,” tegasnya.
Menurut Joni, peningkatan jumlah tenaga konstruksi tersertifikasi akan berdampak langsung terhadap mutu pembangunan infrastruktur di Kutim. Selain menjamin keamanan dan kualitas proyek, tenaga kerja bersertifikat juga memiliki peluang lebih besar untuk terserap dalam proyek-proyek daerah maupun nasional.
Pihaknya pun berharap dukungan berbagai pihak, termasuk asosiasi jasa konstruksi, lembaga pelatihan, dan pemerintah kecamatan, agar program pembinaan ini dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
“Kita ingin tenaga kerja lokal menjadi tuan rumah di daerah sendiri, bukan hanya sebagai penonton. Ketika mereka tersertifikasi, otomatis daya saing daerah pun meningkat,” pungkasnya. (ADV/IR)
