SANGATTA – Dalam upaya memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang transparan dan akuntabel, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Rizali Hadi, mengungkapkan bahwa regulasi menjadi pedoman utama dalam setiap langkah yang diambil. Hal ini disampaikan dalam sebuah pernyataan resmi terkait pengelolaan APBD yang sedang berlangsung.
“Yah kalau dia masuk ke dalam batang tumbuh APBD tentu ada regulasi yang menjadi pedoman kita, tapi yang tahu pasti adalah Bapenda. Saya tidak berani menyebut angka, yang tahu Bapenda karena teknisnya di sana,” jelas Rizali Hadi saat ditemui awaka media belum lama ini.
Rizali menambahkan bahwa pemerintah daerah siap untuk mengikuti semua pedoman dan regulasi yang ada.
“Kita kalau memang sudah ada pedomannya juga ada regulasi yang mengatur tentang itu, yah kita siap saja,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Rizali menekankan bahwa tanpa adanya pedoman regulasi, pemerintah tidak dapat bekerja secara efektif.
“Yang jelas kita tidak bisa bekerja tanpa ada pedoman regulasi yang mengatur. Yang kedua, pasti kita bicarakan dengan DPRD sepanjang itu menjadi pokok pembahasan dan persetujuan DPRD, yah kita laksanakan,” katanya.
Pihaknya juga mengimbau semua pihak untuk berperan aktif dalam pengawasan dan pengelolaan APBD.
“Kami berharap masyarakat dan semua pihak dapat ikut serta dalam mengawasi penggunaan anggaran, agar semua berjalan sesuai dengan harapan,” ungkapnya.
Dengan adanya regulasi yang jelas dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan DPRD, diharapkan pengelolaan APBD di Kutai Timur dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
“Kita berharap agar semua pihak dapat mendukung upaya ini demi kesejahteraan bersama,” harapnya. (adv/cp-ar)
