Samarinda – Sebuah rapat koordinasi yang diadakan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Timur baru-baru ini di Ballroom Hotel Jatra Balikpapan, mengumpulkan tokoh-tokoh penting dari berbagai instansi untuk membahas Pedoman Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir). Kegiatan ini menunjukkan komitmen kuat dalam menyinkronkan pedoman penyusunan Pokir dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Sabaruddin Panrecalle, Ketua Pansus, mengungkapkan, “Ini adalah langkah kami untuk memastikan bahwa semua program yang akan kami ajukan dalam RKPD benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.” Kehadiran tokoh seperti Hasanuddin Mas’ud, Ketua DPRD Kaltim, dan Wakil Ketua Ekti Imanuel, menunjukkan dukungan serius dari dewan terhadap proses ini.
Kepala BAPPEDA Kaltim, Yusliando, menegaskan pentingnya sinkronisasi antara rencana legislatif dengan eksekutif. “Kami berupaya keras untuk menyediakan kamus usulan yang dapat mengakomodir kebutuhan legislator sehingga dapat mencerminkan aspirasi rakyat secara efektif,” kata Yusliando.
Norhayati Usman, Sekretaris DPRD Kaltim, juga terlibat aktif dalam diskusi yang menghasilkan ide dan solusi untuk pembangunan provinsi. Dari rapat ini, Pansus DPRD Kaltim telah mengkonsultasikan pedoman Pokir dengan Kemendagri dan mendapatkan rekomendasi positif.
“Kami berharap melalui rapat ini, dapat tercipta Perda yang tidak hanya kuat secara hukum tetapi juga relevan untuk pembangunan Kalimantan Timur ke depan,” ujar Sabaruddin. Selanjutnya, dialog antarinstansi ini juga membahas tentang perlunya menghimpun saran dan masukan langsung dari masyarakat melalui RDP dengan OPD, sebuah inisiatif yang diharapkan meningkatkan partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pembangunan di Kaltim. (adv/cp-m)
