SAMARINDA – Muhammad Samsun, anggota DPRD Kalimantan Timur, menegaskan bahwa penutupan lubang tambang bekas batu bara adalah tanggung jawab perusahaan tambang dan tidak seharusnya dibebankan kepada pemerintah menggunakan APBD. Samsun menyatakan hal ini dalam sesi wawancara pada Rabu (23/10), menyoroti peran pemerintah yang seharusnya terbatas pada pengawasan.
“Kami di DPRD percaya bahwa penggunaan dana APBD untuk menutup lubang tambang tidaklah tepat. Tanggung jawab ini jelas ada di tangan perusahaan yang telah mendapat keuntungan dari aktivitas mereka di sini,” ujar Samsun. Menurutnya, pemerintah provinsi memiliki peran vital dalam memastikan bahwa perusahaan memenuhi kewajiban mereka melalui inspeksi yang ketat.
Samsun menambahkan bahwa perusahaan-perusahaan ini wajib melaksanakan proses reklamasi sebagai bagian dari komitmen lingkungan. “Reklamasi bukan hanya tentang menutup lubang tambang, tetapi juga mengembalikan lahan ke kondisi semula atau lebih baik, sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,” katanya.
Dalam upaya memastikan kepatuhan perusahaan, Samsun mengusulkan peningkatan pengawasan oleh inspektur tambang. “Inspektur tambang harus lebih proaktif dan tegas dalam mengawasi pelaksanaan reklamasi, untuk menghindari adanya lubang tambang yang terbengkalai dan berpotensi menimbulkan bahaya,” tegasnya.
Mengakhiri pernyataannya, Samsun menyerukan kepada Kementerian ESDM untuk meningkatkan pengawasan dan menuntut perusahaan tambang untuk mematuhi regulasi reklamasi. “Ini bukan hanya tentang perlindungan lingkungan, tetapi juga tentang keadilan sosial bagi masyarakat yang terdampak oleh operasi tambang,” pungkas Samsun. (adv/cp-m)
