SANGATTA- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi alasan klasik yang terus digulirkan oleh Pemerintah Daerah untuk menutupi lambanya progress penyerapan anggaran yang sudah terjadi selama kurang lebih tiga tahun terakhir.
“Dari dulu, itu terus di sampaikan oleh pemerintah, alasanya karena keterbatasan SDM, padahal itu pekerjaan mereka setiap hari, istilahnya alah bisa karena biasa,” ujar Anggota DPRD Kutim dr Novel Tyty Paembonan saat ditemui awak media beberapa waktu yang lalu.
Menurutnya Pemerintah seharusnya tidak perlu menunggu seseorang yang sudah bekerja di instansi pemerintahan di angkat statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Kontrak dengan perjanjian Kerja (PPPK) untuk di beri kepercayaan dalam membantu melaksanakan berbagai kegiatan dan program yang sudah di canangkan.
‘Maksud saya begini, godwil atau niat baiknya mereka mau kerja apa nggak? Uang sudah ada, program sudah siap, semua orang sudah menunggu,” ungkap dr Novel.
Dirinya menyebut, apabila pemerintah lamban dalam mengekseskusi berbagai program yang sudah di canangkan akan berdampak terhdap hasil pembangunan yang sudah lama di nanti oleh masyarakat.
Saat ini sudah memasuki triwulan akhir, namun, kegiatan yang harusnya sudah berjalan melalui anggaran murni juga belum sepenuhnya berjalan.
“Ini perubahan, apa nggak bertabrakan lagi tu kegiatan, mohon maaf, khawatirnya pekerjaan pasti tidak terkontrol dengan bagus, ini kayak apa kalau begini,” bebernya. (adv/cp-t)
