SAMARINDA – Sapto Setyo Pramono, anggota DPRD dari Kalimantan Timur, mengkritik keras lambannya proses reklamasi bekas lahan tambang di Kaltim, menuntut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk lebih proaktif dalam mengawasi dan menegakkan aturan. “Lubang tambang yang ditinggalkan perusahaan menjadi masalah besar di Kaltim, dan itu harus segera diatasi,” ujar Sapto.
Menurut Sapto, perusahaan tambang sering kali mengabaikan kewajiban reklamasi, yang seharusnya menjadi prioritas utama setelah penutupan operasi tambang. “Banyak perusahaan yang hanya beroperasi tanpa memikirkan akibat lingkungan jangka panjang dari aktivitas mereka. Ini harus diubah,” kata Sapto.
Dia juga menekankan bahwa tanggung jawab reklamasi tidak boleh dipindahkan ke pemerintah daerah tanpa dukungan kebijakan dan dana yang memadai. “Pemerintah daerah tidak bisa dibiarkan menanggung beban ini sendirian. Harus ada dukungan yang jelas dari pemerintah pusat,” tambahnya.
Sapto juga berharap agar ada perbaikan dalam sistem pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian ESDM. “Kami memerlukan sistem yang lebih baik untuk memastikan bahwa setiap perusahaan menjalankan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan,” ucapnya.
Dalam menutup pernyataannya, Sapto menyerukan kebutuhan mendesak akan dasar hukum yang kuat untuk mengatur reklamasi tambang. “Kami membutuhkan undang-undang yang jelas yang mengatur seluruh aspek reklamasi tambang, dari awal hingga akhir, untuk melindungi hak-hak masyarakat dan kelestarian lingkungan,” pungkas Sapto. (adv/cp-m)
