Kutai Timur, – Kepala Bagian Barang dan Jasa Kabupaten Kutai Timur, Masrianto Suriansyah, memaparkan perkembangan terkait peralihan sistem e-catalog dari versi 5 ke versi 6.
Dalam wawancara di ruang kerjanya, ia menjelaskan bahwa perubahan ini dilakukan berdasarkan keputusan Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 10 Tahun 2024, yang secara resmi menonaktifkan versi 5.
Menurut Rian, peralihan ini memiliki dampak signifikan terhadap pengadaan barang dan jasa di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Kutai Timur.
“Penerapan e-catalog versi 6 tentunya akan berdampak pada katalog lokal yang ada di kabupaten dan kota. Saat ini, kami memang mengalami kendala teknis dalam proses pemanfaatan katalog lokal akibat masa transisi tersebut,” ungkapnya.
Kabupaten Kutai Timur sendiri memiliki 16 katalog lokal yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Rian menyebutkan bahwa katalog ini berpotensi mengalami gangguan teknis selama proses migrasi berlangsung.
“Gangguan ini sebenarnya sudah kami antisipasi, tetapi tetap saja ada kendala yang timbul di lapangan. Proses pengadaan barang dan jasa yang menggunakan sistem ini sedikit banyak terhambat. Kami berharap agar gangguan ini tidak memengaruhi layanan secara keseluruhan,” jelasnya lebih lanjut.
Meski menghadapi tantangan, pihaknya optimistis proses transisi ini dapat berjalan lancar dengan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan LKPP.
“Kami terus berkoordinasi dengan pihak LKPP untuk meminimalkan dampak dari perubahan ini. Harapan kami, sistem baru ini nantinya mampu memberikan layanan yang lebih optimal dan efisien,” ujar Rian.
Ia menambahkan bahwa penerapan e-catalog versi 6 memiliki beberapa keunggulan dibandingkan versi sebelumnya. Salah satunya adalah peningkatan keamanan dan kecepatan dalam proses pengadaan.
“Versi terbaru ini didesain untuk memperbaiki kelemahan yang ada pada versi sebelumnya, sehingga diharapkan lebih responsif terhadap kebutuhan daerah,” tambahnya. (adv/cp-ar)
