Citpose.com – Sangatta – Bupati Kutai Timur (Kutim) H. Ardiansyah Sulaiman didampingi Kabid pendataan pengkajian pelaporan Bappeda Hendra Ekayana menerima kunjungan anggota DPRD Kaltim diruang kerja Bupati, jumat (10/09/2021). Anggota DPRD Kaltim yang hadir Sutomo Jabir dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), M. Nasirrudin dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Agus Aras dari Partai Demokrat.
Kehadiran anggota DPRD Kaltim ini dalam rangka kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) terkait usulan Bantuan Keuangan (Bankeu) Kutim melalui APBD tahun anggaran 2022 ke Pemprov Kaltim dan kendala Bankeu di tahun 2021.
Dalam kesempatan ini Bupati Kutim H. Ardiansyah menyampaikan pokok-pokok pikiran yang dibuat oleh anggota DPRD Kaltim dalam bentuk Bankeu 2021 sampai sekarang belum terlaksana karena DPA masih proses, namun hal ini sudah disinkronkan dengan pihak Bappeda.
“Mudahan-mudahan nanti Bappeda berkoordinasi dengan OPD terkait kemudian dengan BPKAD untuk segera mengeluarkan DPA untuk dilaksanakan,” ujarnya.
Selanjutnya Ardiansyah ingin apabila ada nanti aspirasi dari anggota DPRD Provinsi agar dirinya diberikan tembusan suratnya. “Hal ini agar mudah memonitornya, jadi kalau ada hambatan bisa diliat OPD mana yang terhambat,” ungkap Ardiansyah.
Seusai acara politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa Sutomo Jabir mengatakan sebagai perwakilan Dapil 6 Kutim, Bontang dan Berau dirinya bersama anggota DPRD Kaltim lainnya dalam kunker ini selain untuk silaturahmi juga membuka komunikasi dengan Pemkab Kutim.
Ada beberapa hal yang dikomunikasikan, diantaranya mengenai eksekusi Bankeu 2021 yang lambat terkait realisasinya. Sutomo berharap ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tahapan dan waktunya.
“Ini sudah masuk bulan september tapi serapan anggarannya belum ada, inilah yang kami komunikasikan agar semuanya bisa berjalan lancar dan dalam waktu dekat bisa terrealisasi,” jelasnya.
Sedangkan politisi dari Partai Demokrat Agus Aras menyampaikan terkait Bankeu 2022 agar dapat terjalin komunikasi yang baik sehingga apa yang menjadi keinginan Pemkab Kutim untuk skala prioritas dapat mereka dikawal dalam pembahasan 2022.
“Komunikasi dan kerjasama yang baik sangat dibutuhkan sehingga keinginan masyarakat dapat kami perjuangkan sebagai perwakilan masyarakat Kutim,” pungkasnya.
Sedangkan Nasiruddin politisi PAN ini mengatakan banyak anggota DPRD Kaltim yang mengeluhkan adanya keterlambatan Bankeu di Kutim. Saat ini Kutim dan Mahakam Hulu yang belum menyerahkan DPA, hal inilah yang dikoordinasikan dengan Bupati untuk mengetahui apa yang menjadi kendalanya.
“Namun semua itu sudah terjawab karena adanya transisi dari Simda ke SIPD termasuk standar harga di SIPD yang berbeda, hal inilah yang menjadi kendala kenapa OPD terlambat,” bebernya.
Ditambahkan Nasiruddin dalam pertemuan tadi membahas program dan kegiatan ditahun 2022 dan dirinya mengapreasiasi apa yang disampaikan Bupati bahwa akan menjalin komunikasi yang baik dengan anggota DPRD Kaltim yang ada di dapil 6 dengan harapan nanti Bankeu banyak yang akan masuk di Kutim.
“Akan sangat disayangkan karena faktor birokrasi yang ” menjelimet” menghambat Bankeu di Kutim, namun apa yang sudah disampaikan Bupati cukup baik dan mudah-mudahan kedepannya apa yang menjadi aspirasi masyarakat bisa direalisasikan,” harapnya.
