Penulis: admin

SAMARINDA – Beberapa hari belakangan, masyarakat Kaltim dihebohkan dengan mencuatnya indikasi pemalsuan tanda tangan Gubernur Kaltim Isran Noor dalam dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diduga bodong. Diketahui ada 21 perusahaan yang termasuk dalam SK IUP itu yang tidak terdata di Minerba One Data Indonesia (MODI), Mineral Online Monitoring System (MOMS), dan Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (ePNBP) IUP di Kaltim. Sehingga dapat dipastikan IUP tersebut bodong. Ke 21 SK IUP tersebut memuat komoditas mulai batu bara 18 IUP, mangan 1 IUP, dan emas 2 IUP. Tersebar di Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU).…

KUKAR – Komitmen menyuarakan suara rakyat, menjadi tugas penting yang patut diapresiasi. Terutama, memberikan edukasi dan pemahaman, terkait pentingnya bantuan hukum kepada masyarakat setempat. Hal tersebut ditunjukan langsung Anggota DPRD Kaltim, Puji Hartadi ST saat menggelar Sosialisasi Pertaruran Daerah (Sosperda), Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang Kutai Kartanegara (Kukar), Minggu (12/6/2022) pukul 16.00 Wita. Politisi Partai PKB ini, menyampaikan Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada seluruh masyarakat, di mana masih banyak masyarakat yang masih awam bagaimana mendapatkan informasi bantuan hukum ke lembaga bantuan Hukum (LBH) yang telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Pria…

KUTAI KARTANEGARA– Anggota DPRD Kaltim Jawad Sirajuddin terus menggaungkan manfaat bantuan hukum kepada masyarakat Kaltim. Kali ini, Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini dilakukan di Jalan Cendana, Desa Loah Raya Kecamatan Tenggarong Seberang. Sabtu (11/6/2022). Sejumlah narasumber pun dihadirkan Jawad agar Sosialisasi Perda dapat mengedukasi masyarakat, khususnya terkait persoalan hukum. Ada dua narasumber yang merupakan Anggota PERADI Samarinda, yakni Zulkifli Alkaf dan Rayis Jawad. Disampaikan Jawad, bahwa Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang bantuan hukum ini lahir berdasarkan keresahan masyarakat yang didengar langsung oleh DPRD Kaltim. Mengingat banyaknya warga Kaltim yang tersandung hukum…

BALIKPAPAN – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat ((DPRD) Provinsi Kaltim, Syafruddin melakukan Sosialisasi Perda No 5 Tahun 2019 tentang Penyelengaraan Bantuan Hukum di Kelurahan Gunung Sari Ulu RT.02 Balikpapan Tengah, Sabtu (11/06/2022). Dalam sambutannya, Syafruddin, mengatakan jika masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum tidak ada alasan lagi untuk tidak mendapatkan hak-haknya dalam menerima bantuan hukum. “Dalam kehidupan bermasyarakat, yang mendapatkan permasalahan hukum dan tidak memiliki biaya dengan disertai surat keterangan tidak mampu maka bisa di dampingi untuk mendapatkan bantuan hukum yang anggarannya dijamin oleh pemerintah yang di atur melalui Perda,”ujarnya. Lanjut Bang Udin sapaan…

SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Fitri Maysaroh menyikap tentang perlunya pembentukan Motivator Ketahanan Keluarga (Motekar) di masing-masing kelurahan di seluruh kabupaten/kota di Kaltim. Hal ini untuk mengoptimalkan sumberdaya yang ada di masyarakat dalam penyelesaian masalah kerentanan keluarga. Motekar sendiri adalah tenaga yang berasal dari masyarakat yang memiliki pengetahuan, kemauan, kemampuan dan keterampilan serta telah melalui proses seleksi di tingkat provinsi. Nantinya, mereka bertugas memfasilitasi kegiatan pemberdayaan keluarga yang mengalami kerentanan aspek fisik, ekonomi, psiko-sosial, dan sosial budaya untuk meningkatkan kualitas keluarga. “Usul kongkrit kami, contoh Jawa Barat itu ada Motekar. Harapan kami, kalau bisa ada Motekar per kelurahan…

SAMARINDA – Mendukung keterlibatan masyarakat Kaltim menghadapi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Anggota DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono mendorong agar dilakukan upaya percepatan optimalisasi potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang pembangunan infrastruktur oleh lulusan Teknik. Politisi Golkar yang juga menjabat sebagai Plt Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Kaltim ini menerangkan pentingnya sertifikasi kompetensi Keinsinyuran. Hal itu ditandai dengan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Insinyur oleh PII untuk terlibat dalam pembangunan IKN. Sertifikasi ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran yang diikuti oleh PP Nomor 25 Tahun 2019. “Ini penting untuk diketahui seluas-luasnya khususnya di…

SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Paripurna ke 20 di Gedung D Lantai 6 Kantor DPRD Kaltim pada Jum’at, (10/6). Salah satu agenda rapat kali ini ialah tanggapan dan jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi DPRD Kaltim atas Nota Keuangan dan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2021. Ketika rapat akan berakhir, Anggota DPRD Kaltim Fraksi Golkar Muhammad Udin melakukan interupsi. Dimana, ia menyuarakan penolakan DPRD Kaltim atas Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah. Pergub ini dirasa DPRD Kaltim sangat tidak keberpihakan pada masyarakat karena ada batasan…

BERAU – Sutomo Jabir anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Sosialisasi Peraturan (Sosper) Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dengan narasumber Ayatullah khomaeiny dan Deni Budiman, ST di Jalan Rappis rt.01 kelurahan sei.Bebanir Bangun Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. Sabtu (11/06/22). Sutomo yang sekaligus ketua DPC PKB Kabupaten Berau ini menjelaskan tugas dan wewenang anggota DPRD adalah membuat Peraturan Daerah (Perda), setelah Perda dibuat maka perlu disosialisasikan kemasyarakat agar dapat dilaksanakan dan dipatuhi oleh semuanya, oleh karena itu semakin disosialisasikan maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan berpartisipasi, termasuk berpartisipasi dalam upaya penyalahgunaan narkoba. “Narkoba ini sangat membahayakan…

SAMARINDA – Dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Se-Dunia, Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim Sarkowy V Zachry memberikan beberapa rekomendasi kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim. Hal ini disampaikan ketika ditemui di Kantor DPRD Kaltim pada Senin, (6/6/2022). Sarkowy meminta agar permasalahan lingkungan hidup dievaluasi secara menyeluruh. Dari segi penganggaran, segi penegakkan hukum, dan partisipasi masyarakatnya itu sendiri. Pertama, dari segi anggaran. Evaluasi dari sisi ini tak lepas dari pembangunan infrastruktur yang berefek pada dampak lingkungan. “Karena dari sisi pembangunan kan, dimana akan berefek ke lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam (SDA) itu efeknya ke lingkungan. Bagaimana supaya pos anggaran untuk…

SAMARINDA – Dalam rangka mempercepat pembangunan dan pemindahan IKN Nusantara di Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Pemerintah Pusat akan memindahkan sekitar 100.000 tenaga kerja ke Kaltim. Hal itu diungkapkan Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Thomas Umbu Pati dalam diskusi bertajuk ‘Pemindahahan Ibu Kota dan Tinjauan Masa Depan Jakarta Dalam Prespektif Pemda se-Jabodetabek di Jakarta pada Senin (23/5/2022). Merespon hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengatakan bahwa ini adalah peluang bagi masyarakat Kalimantan Timur. Lantaran dari jumlah 100.0000 tenaga kerja yang di ambil, ada sekitar 30 persen tenaga kerja lokal yang…