SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus mengintensifkan pengawasan terhadap pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terpencil. Upaya tersebut dilakukan melalui monitoring dan evaluasi (monev) guna memastikan kesiapan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar dapat menjangkau seluruh masyarakat secara merata. Kegiatan monev dilaksanakan pada Rabu (14/1/2026).
Evaluasi dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Kabupaten Kutim, Trisno, dan dihadiri oleh perwakilan organisasi perangkat daerah terkait, Badan Gizi Nasional (BGN) wilayah Kutim, serta para investor pembangunan dapur SPPG.
Dalam forum tersebut, Koordinator Wilayah BGN Kutim, Dwi Nur Shinta, menyampaikan bahwa rencana pembangunan SPPG terpencil di Kutai Timur mencakup 95 titik. Dari jumlah tersebut, 73 titik masuk dalam usulan tahap pertama dan 22 titik pada tahap kedua. Namun, ia mengungkapkan bahwa sebagian lokasi masih belum menunjukkan perkembangan yang berarti.
Ia menjelaskan, hambatan utama terletak pada keterbatasan akses menuju lokasi, terutama di daerah yang kerap terdampak banjir. Salah satu kendala terjadi di Kecamatan Muara Ancalong, di mana proses distribusi peralatan dapur terhambat akibat banjir dan kondisi jalan yang sulit dilalui setelah air surut, sehingga menyebabkan kerusakan pada sejumlah peralatan.
“Faktor alam dan kondisi geografis sangat memengaruhi percepatan pembangunan SPPG di wilayah terpencil,” ungkapnya.
Sementara itu, Asisten Pemkesra Trisno menilai bahwa monitoring dan evaluasi ini penting untuk memperoleh gambaran menyeluruh terkait kesiapan investor. Ia mengakui masih terdapat investor yang belum memulai pembangunan maupun yang progresnya belum optimal, khususnya di wilayah hulu sungai dan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) seperti di Kecamatan Telen.
Menurutnya, banjir yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir turut berdampak signifikan terhadap keterlambatan progres pembangunan. Oleh karena itu, Pemkab Kutim meminta para investor untuk segera menyampaikan data dukung sebagai bentuk pertanggungjawaban progres di lapangan.
“Data dukung ini menjadi dasar kami untuk menyusun laporan yang akan disampaikan ke BGN pusat. Kami berharap investor dapat lebih proaktif dan transparan dalam melaporkan perkembangan pembangunan,” jelasnya.
Trisno berharap pembangunan SPPG di Kutai Timur dapat segera dioptimalkan sehingga tujuan Program Makan Bergizi Gratis, yakni peningkatan kualitas gizi masyarakat terutama di wilayah terpencil, dapat segera terwujud.
Sebagai informasi, pemerintah pusat menargetkan penyelesaian sekitar 35.000 dapur SPPG hingga tahun 2026 untuk melayani sekitar 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. (DS)
