SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan komitmennya dalam mempersiapkan transisi menuju era pasca tambang melalui penguatan kolaborasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Cabang Kutim, Sabtu (1/11/2025) di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim.
Seminar bertajuk “Optimalisasi Keberlanjutan Tambang Menuju Kemandirian Ekonomi Masyarakat di Era Pasca Tambang” ini juga dirangkai dengan penetapan Tim Penyusun Standar ESG Batu Bara Indonesia. Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Ketua Umum BPP Perhapi Sudirman Widhy Hartono, Ketua Perhapi Kutim Zulfikar Rahman Sagala, perwakilan perusahaan tambang, pelajar, serta pejabat dari lingkungan Pemkab Kutim.
Dalam paparannya, Bupati Ardiansyah menyebut bahwa Kutai Timur masih menjadi salah satu daerah penyumbang batu bara terbesar di Tanah Air, dengan produksi mencapai hampir 40 juta ton hingga September 2025. Namun, menurutnya, ketergantungan terhadap tambang harus mulai diimbangi dengan pembangunan ekonomi berbasis sektor produktif lainnya.
“Kita tidak bisa hanya bergantung pada tambang. Yang harus dijaga adalah keberlanjutan ekonomi dan lingkungan setelah tambang berhenti. Ini tantangan besar yang harus kita jawab bersama,” tegas Ardiansyah.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan arah pembangunan pasca tambang yang berfokus pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan, energi terbarukan, UMKM, serta pariwisata berbasis alam dan edukasi lingkungan.
“Transformasi ekonomi adalah keniscayaan. Kita ingin Kutai Timur tetap tumbuh mandiri meskipun tanpa tambang,” tambahnya.
Bupati juga menyoroti upaya perusahaan tambang dalam melakukan reklamasi dan revitalisasi lahan bekas tambang. Dari total 39.159 hektare area yang tercatat, sekitar 16.164 hektare atau 41,28 persen telah direklamasi, sebagian besar oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC). Langkah ini dinilai sebagai bagian penting dalam membangun keberlanjutan pasca tambang.
“Kegiatan reklamasi tidak boleh berhenti di angka capaian, tapi harus berlanjut menjadi kegiatan produktif yang memberi nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Perhapi Kutim, Zulfikar Rahman Sagala, mengatakan kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama menghadapi masa depan pasca tambang.
“Kutim adalah penghasil batu bara terbesar, tapi kita harus mulai menyiapkan arah baru ekonomi daerah yang lebih berkelanjutan,” ujarnya.
Senada, Ketua Umum BPP Perhapi, Sudirman Widhy Hartono, menilai pentingnya strategi ekonomi pasca tambang disiapkan sejak dini.
“Sumber daya alam tidak selamanya ada. Karena itu, strategi keberlanjutan ekonomi masyarakat sekitar tambang harus menjadi fokus bersama,” katanya.
Seminar nasional ini juga menjadi ajang diskusi mendalam antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri untuk menyusun konsep Sustainability Mining yang tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga pada keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. (ADV/DS)
