Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) diwakili Sekretaris Kabupaten Kutim (Seskab Kutim) Rizali Hadi didampingi Kepala Badan Kesbangpol Tejo Yuwono mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat kerja yang diselenggarakan Komisi II DPR RI.
Rapat ini membahas kesiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 dan berlangsung pada Rabu (20/11/2024) di Gedung Nusantara, DPR RI, Jakarta Pusat.
RDP ini dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, serta dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, dan Pjs Bupati/Wali Kota se-Kaltim.
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa pihaknya mengubah sistem pembahasan kesiapan Pilkada serentak 2024 dengan para penjabat (Pj) kepala daerah di tanah air lantaran kian mendekati jadwal pemungutan suara.
“Situasi tidak memungkinkan, bahkan pertemuan dengan sisa kepala daerah pun, besok kami mengubah sistemnya,” kata Rifqinizamy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Di samping waktu yang semakin mepet jelang hari H pencoblosan, dia menyebut banyak pula anggota Komisi II DPR RI yang turun ke daerah pemilihannya masing-masing.
Adapun rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan seluruh Pj kepala daerah di Indonesia secara bergiliran itu sedianya ditargetkan rampung pada 25 November.
“Tapi dengan situasi seperti ini, 25 (November) itu H-2 hari H pencoblosan sebenarnya kami lihat teman-teman (anggota Komisi II DPR) kami ini sudah pada turun di Dapil,” ujarnya.
Untuk itu, dia mengatakan tidak akan lagi menggelar rapat dengan mengundang langsung para Pj kepala daerah yang belum mendapat giliran ke depannya.
Sebaliknya, dia menyebut pihaknya hanya akan meminta laporan tertulis kepada sejumlah Pj kepala daerah terkait kesiapan Pilkada 2024 di wilayahnya masing-masing.
Sementara Seskab Kutim Rizali Hadi saat ditemui usai rapat mengungkapkan bahwa Pemkab Kutai Timur telah merealisasikan alokasi anggaran untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pilkada. Dana tersebut dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan seperti Polri dan Kodim.
“Anggaran sudah kami realisasikan dalam dua tahap sesuai laporan keuangan,” jelas Rizali.
Rizali juga menyoroti tantangan geografis yang menjadi perhatian utama dalam distribusi logistik Pilkada. Beberapa daerah terpencil di Kabupaten Kutai Timur, seperti Sandaran, menghadapi hambatan karena jarak yang jauh dari ibu kota kabupaten.
“Distribusi logistik ke desa-desa di daerah ini masih menjadi tantangan, terutama karena akses yang terbatas. Namun, kami telah bekerja sama dengan pemerintah setempat dan aparat keamanan untuk mengantisipasi hambatan,” tambahnya.
Pemkab Kutai Timur dalam hal ini memastikan bahwa logistik harus tiba di lokasi-lokasi tersebut paling lambat lima hari sebelum hari pemungutan suara. (adv/*)
