SAMARINDA – Dalam rangka mempercepat pembangunan dan pemindahan IKN Nusantara di Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Pemerintah Pusat akan memindahkan sekitar 100.000 tenaga kerja ke Kaltim.
Hal itu diungkapkan Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Thomas Umbu Pati dalam diskusi bertajuk ‘Pemindahahan Ibu Kota dan Tinjauan Masa Depan Jakarta Dalam Prespektif Pemda se-Jabodetabek di Jakarta pada Senin (23/5/2022).
Merespon hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengatakan bahwa ini adalah peluang bagi masyarakat Kalimantan Timur. Lantaran dari jumlah 100.0000 tenaga kerja yang di ambil, ada sekitar 30 persen tenaga kerja lokal yang akan diserap.
“Kalau begitu bagus ada skala prioritas. Artinya terpenuhinya 30 persen dulu baru 70 persennya dari luar. Jangan terbalik, terpenuhi 70 persennya dulu baru 30 persen yang dicari. Kita harap ada kepastian memang agar pekerja lokal dapat terakomodasi,” tegas Muhammad Samsun dikonfirmasi awak media, Senin (6/6/2022).
Dikatakan Muhammad Samsun, dari jumlah pekerja yang di rekrut. Misalnya sejumlah 150.000 tenaga kerja, otomatis 20-30 persennya pasti sekitar 50.000 pekerja. Jika dibandingkan dengan pekerja di sektor informal, kontruksi, coba dilihat lagi, apakah 50.000 pekerja ini cukup atau tidak.
“Nah itu juga salah satu alasan. Artinya kemampuan dari SDM kita juga. Kemudian semangat dan kemauan para tenaga kerja kita, apakah dari tenaga kerja yang nganggur mau kerja di situ semuaa. Tapi intinya saya sepakat bahwa tenaga kerja lokal Kaltim itu di prioritaskan,” kata Samsun di sekteratiar DPRD Kaltim.
Diakuinya memang, cukup tidaknya jumlah pekerja itu relatif adanya. Maksudnya, lanjut wakil rakyat dapil Kutai Kartanegara itu, kuota 30 persen yang setara 50.000 pekerja, apakah bisa dipenuhi seutuhnya dari pekerja lokal asal Benua Etam. Sebab dengan jumlah 10.000 orang saja sudah terbilang banyak.
“Meski cukup tidaknya adalah relatif. Maksudnya, kuota 30 persen sekitar 50.000 orang. Tetrnyata yang mau kerja di sana hanya 10.000, itu saja sudah banyak,” ungkapnya.
Di sisi lain, Politikus Partai PDI-P itu menyinggung jika pekerja bangunan rumahh biasa milik warga asli Kalimantan Timur kebanyakan didatangkan dari pulau Jawa. Karena memangg mencari pekerja lokal yang paham kontruksi terbilang sulit.
“Andai pekerja normatif, semua mau kerja disitu kemudian angkanya dipindahkan semua. Itu ya harus terpenuhi. Tapi kalaupun tidak terpenuhi, kan itu tidak harus menunggu sementara projek terus berjalan. Sementara masukan dari luar bisa jadi,” tukasnya.
“Ya jadi kita tidak saklek untuk urusan. Niatan baik dari pemerintah pusat dari pemerintahan IKN untuk melibatkan pekerja lokal 30 persen itu sudah apresiasi yang luar biasa. Nah komitmennya ayo kita libatkan semaksimal mungkin tenaga kerja lokal yang mau. Karena kalau tidak mau kita tidak bisa paksakan juga,” pungkasnya.(CP-4).
