SANGATTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) mencapai tonggak penting dalam penataan regulasi daerah dengan menandatangani Nota Kesepakatan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026. Selain kesepakatan itu, dalam Rapat Paripurna ke-XIV Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026,
Pemkab Kutim juga menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi terkait Rancangan APBD 2026, di mana isu efisiensi pengeluaran rutin menjadi perhatian utama.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kutim, Jimmi didampingi Wakil Ketua I dan II, Sayid Anjas dan Prayunita Utami serta dihadiri 33 anggota dewan secara langsung dan 3 orang melalui Zoom. Berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Kawasan Pemerintahan, Bukit Pelangi Sagatta Utara, Rabu (26/11/2025).
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman dalam hal ini diwakili Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim, Achmad Ade Yulkafillah karena tidak sempat hadir. Mengaku bahwa Pemkab berjanji akan mengoptimalkan pendapatan dengan prinsip kehati-hatian demi alokasi belanja yang tepat sasaran dan memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat Kutim.
Selain itu, pihaknya juga Mengaku bahwa Pemerintah berkomitmen untuk merespons seluruh masukan yang telah di sampaikan tiap-tiap fraksi pada rapat sebelumnya (Selasa 25/11/2025). Terkait pandangan dari Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS) mengenai efisiensi pengeluaran rutin, Pemda menyatakan akan mengoptimalkan seluruh pendapatan daerah secara teliti.
“Mengenai efisiensi pengeluaran rutin, kami dari pemerintah daerah akan mengoptimalkan pendapatan daerah dengan prinsip kehati-hatian dan akan mengalokasikan belanja daerah yang lebih tepat sasaran, tepat guna dan memberikan nilai tambah pada kesejahteraan masyarakat Kutai Timur,” ujar Achmad Ade
Sementara itu, Menanggapi Fraksi Nasdem yang menyoroti alokasi anggaran yang harus proporsional dan transparan, Pemkab berkomitmen untuk menjalankan belanja daerah secara efisien dan terbuka pada seluruh masyarakat. Sementara itu, terkait besarnya belanja operasional yang disorot Fraksi Golkar, hal tersebut tidak lepas dari prioritas untuk memberikan pelayanan pada publik yang memadai.
“Meski belanja operasional tercatat lebih besar, ini adalah upaya kami untuk memastikan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan tetap terlayani dengan maksimal,” jelasnya.
Lebih lanjut mengatakan. Berbagai masukan konsultatif juga dicermati, termasuk dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (P3) dan Fraksi Persatuan Indonesia Raya (PIR). Dimana Fraksi P3 memberikan catatan terhadap metode penyerapan anggaran yang perlu dimaksimalkan, sementara itu Fraksi PIR memberikan arahan untuk memaksimalkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) agar pembangunan daerah berjalan lebih efektif, efisien dan terbuka.
“Pemerintah menyambut baik masukan dan arahan tiap fraksi. Semoga dengan persetujuan DPRD Kutai Timur untuk membahas rancangan APBD tahun anggaran 2026 pada tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan hingga dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah,” tuturnya.
Sementara itu, Sebelum menutup Rapat Paripurna. Ketua DPRD Kutim, Jimmi berharap, agar pembahasan APBD ke depan dapat dilaksanakan secara optimal. Ia juga menyampaikan pentingnya sinergi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD pada pembahasan selanjutnya.
“Kita berharap, Rancangan peraturan daerah yang dihasilkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi pembangunan daerah Kutai Timur kedepannya,” pungkasnya. (ADV/IR)
