SAMARINDA – Dalam sebuah debat hangat yang diselenggarakan Rabu malam, Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menyoroti masalah serius dalam pengelolaan anggaran daerah yang terrefleksi dalam Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang mencapai angka signifikan lebih dari Rp 6 triliun. Menurut Hasanuddin, kondisi ini menunjukkan kekurangan dalam pengelolaan anggaran yang efektif dan berorientasi pada hasil yang memaksimalkan manfaat bagi masyarakat.
Hasanuddin mengkritik pengelolaan anggaran saat ini dan menyatakan bahwa hal ini harus menjadi fokus utama bagi pemerintah daerah. “Kami di DPRD Kaltim berpendapat bahwa pemerintah harus berusaha lebih keras dalam mengelola anggaran dengan cara yang lebih transparan dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Dalam debat tersebut, ia juga menekankan bahwa revisi dan penyesuaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta visi dan misi jangka panjang adalah krusial. “Ini bukan hanya tentang mengurangi Silpa, tetapi tentang bagaimana kami memastikan bahwa anggaran yang besar ini digunakan untuk benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” jelas Hasanuddin.
Lebih lanjut, ia menyuarakan kebutuhan mendesak untuk merumuskan strategi yang lebih baik dalam pelaksanaan anggaran. “Kami membutuhkan pendekatan yang lebih sistematis dan terpadu untuk mengatasi masalah ini, sehingga dapat benar-benar mendukung pengembangan sosial dan ekonomi di Kalimantan Timur,” tambahnya.
Di akhir debat, Hasanuddin menyerukan kolaborasi yang lebih kuat antara semua lapisan pemerintahan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. “Kita perlu kerjasama dan koordinasi yang lebih baik, tidak hanya di antara badan pemerintahan tapi juga dengan masyarakat, untuk memastikan bahwa tiap rupiah yang kita belanjakan membawa dampak positif bagi masyarakat,” tutup Hasanuddin. (ADV/CP-AR)
