Sangatta – Kepala Bagian Organisasi (Kabag Organisasi) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Herwin, memberikan penjelasan mengenai peran penting yang dimainkan oleh bagian organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah ini, Kamis (21/11/24).
Dalam wawancara dengan awak media, Herwin mengungkapkan bahwa instansi yang dipimpinnya tidak hanya sekadar mendukung peningkatan pelayanan publik, namun juga berfungsi sebagai koordinator yang terus melakukan evaluasi dan pendampingan terhadap berbagai sektor pelayanan publik.
“Sebagai koordinator di sini, kami tidak hanya mendukung, tapi lebih kepada mengevaluasi dan memberikan pendampingan yang jelas,” kata Herwin.
“Kami bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk tim dari Ombudsman, untuk melakukan penilaian terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah.”
Herwin menjelaskan bahwa pendampingan yang dimaksud mencakup sejumlah aspek penting dalam pelayanan, terutama dalam hal perbaikan dan pemantauan secara berkala.
Salah satu aspek yang dia soroti adalah peran Ombudsman dalam memberikan evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang ada.
“Tentu saja, kami berperan aktif dalam membantu Ombudsman dalam penilaian pelayanan publik, baik dalam hal prosedur maupun implementasinya di lapangan,” ujarnya.
Menurut Herwin, evaluasi yang dilakukan tidak hanya terbatas pada pemantauan saja, tetapi juga mencakup upaya untuk memberikan solusi jika ditemukan masalah dalam pelayanan publik.
Jika ada ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pelayanan, pihaknya langsung mengambil tindakan tegas untuk memperbaikinya.
“Jika ada yang tidak sesuai atau salah, kami tidak segan-segan untuk menegur dan memanggil pihak terkait. Kami ingin memastikan bahwa pelayanan publik di Kutai Timur berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat,” tambahnya.
Sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan, Herwin juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat.
“Sosialisasi itu sangat penting, karena melalui sosialisasi, kita dapat mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam mendapatkan pelayanan publik yang baik,” jelasnya. (adv/cp-ar)
