SAMARINDA – Sekretaris Kabupaten Kutai Timur (Seskab Kutim) Rizali Hadi mengatakan bahwa ada empat hal mendasar yang harus menjadi prioritas dalam pembangunan. Pertama-tama akses jalan, selanjut air bersih, listrik dan jaringan telekomunikasi. Hal itu disampaikan Seskab Rizali Hadi, saat mengahdiri acara Monitoring dan evaluasi Sistem Pengolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR), yang digelar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandiaan (Diskominfo Staper) Kutim, di Grand Ballrom, Hotel Aston, Samarinda, Kamis (17/5/2024).
Terkait dengan pembangunan jaringan telekomunikasi, Seskab Rizali Hadi mengakui menjadi tantangan bagi Diskominfo Staper Kutim, untuk terus bergerak dalam memenuhi kebutuhan akan jaringan telekomunikasi. Dan perlu digaris bawahi ada daerah-daerah yang sulit untuk dikembangkan jaringannya, seperti daerah Taman Nasional Kutai (TNK) dan kawasan kehutanan.
“Nah kalau empat persoalan ini sudah terpenuhi, saya yakin itu ciri khas masyarakat perkotaan akan terpenuhi di Kutim,” ucap Seskab Rizali Hadi.
Di tahun ini, sambung Rizali, dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dirinya ingin fokuskan kepada desa untuk mengajukan usulan yang berkaitan dengan pemenuhan jalan.
“Isnyahallah Bupati sudah setuju, di anggaran perubahan ini kita akan bantu desa Rp 1 miliar satu desa, untuk akselerasi pembangunan jalan. Kita bayangkan Kutim ini pembangunan jalannya terhubung semua dengan baik, maka perekonomian desa itu akan baik,” kata Rizali.
“Ke depannya jika ini sudah bisa dipahami, terkait dengan unggulan-unggulan yang ada di masyarakat, insyahAllah ekonomi kita akan merangkak. Karena setiap Musrenbang, yang selalu menjadi masalah atau usulan itu adalah jalan. Jadi konsepnya membangun dari bawah,” jelasnya.
Terkait dengan monitoring SP4N LAPOR, sambung Rizali, apabila ada persoalan kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM), harus ditambah. Begitu pula dengan peningkatan kualitas SDM.
“Ke depannya, di era SPBE memang menjadi perhatian. Seperti SP4N LAPOR, di tahun sebelumnya untuk nilai skor SPBE kita cukup ada peningkatan, hanya permasalahan ada data tidak disampaikan atau dilaporkan,” pungkasnya.
Lebih jauh Rizali Hadi berharap kedepan bagaimana meminimalisir laporan pengaduan dari masyarakat yang berkaitan dengan layanan publik, karena banyak sektor-sektor yang layani. Kemudian, untuk laporan atau aduan masyarakat, Rizali Hadi minta kepada perangkat daerah terkait untuk segera menindaklanjuti.
“Berikutnya segera kita benahi jaringan komunikasi, jika berkaitan dengan anggaran akan kita segera kita benahi. Dan memang menjadi sebuah keharusan di era digitalisasi ini, kita memenuhi jaringa telekomunikasi,” pungkasnya. (adv/cp-ds)
