SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo menerima kunjungan sekaligus silaturahmi dari Pengurus Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Kaltim di ruang kerjanya gedung D lantai 2 kantor DPRD Kaltim, Selasa (12/7). Ketua PWPM Kaltim Muhadi Sucipto selaku pimpinan rombongan mengatakan bahwa maksud dan tujuan kunjungan tersebut adalah untuk bersilaturahmi, selain itu, terkait dengan rencana pelaksanaan Muktamar Pemuda Muhammadiyah ke – 18 di Kaltim yang rencananya pada bulan Februari 2023 mendatang. “Nah ini perlu dukungan dari stakeholder yang ada, termasuk dari DPRD provinsi Kaltim,” sebut Muhadi saat dijumpai awak media. Ia mengharapkan dukungan dari DPRD Kaltim agar bisa memberikan dukungan dan…
Penulis: admin
SAMARINDA – DPRD Kaltim menggelar Rapat Paripurna Ke – 26 masa sidang 2022, dengan agenda tanggapan dan atau jawaban Fraksi-Fraksi DPRD Kaltim terhadap pendapat Gubernur Kaltim atas Ranperda Inisiatif DPRD Kaltim tentang Kesenian Daerah Kaltim dan penetapan pembahas Ranperda oleh Komisi atau gabungan Komisi atau Pansus tentang Kesenian Daerah Kaltim di ruang rapat gedung D lantai 6, Senin (18/7/2022). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun dan didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji dan Sigit Wibowo serta Plt. Asisten I Sekdaprov Kaltim Deni Sutrisno yang mewakili Gubernur Kaltim. Dikatakan Muhammad Samsun bahwa agenda pertama yaitu tanggapan atau jawaban…
SAMARINDA – Puluhan masyarakat dari Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Selasa mengadu ke DPRD Kaltim. Aduan tersebut buntut dari belum selesainya pembayaran uang nasabah yang hilang di Kantor PT Pos Indonesia, Kecamatan Muara Ancalong, Selasa (19/07/2022). Masyarakat yang datang mengadu ke DPRD Kaltim diterima langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kaltim Baharuddin Demmu, Disertai Anggota Komisi I DPRD Kaltim, serta menghadirkan pihak PT Pos Indonesia Regional 6 di Makasar membawahi Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, dan PT Pos Indonesia Cabang Samarinda, serta PT Pos Indonesia Muara Ancalong. Faisal, salah satu kerabat korban menceritakan, bahwa awalkejadian ketika salah satu…
SAMARINDA – Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Veridiana Huraq Wang mengungkapkan, penetapan PPU dan Kukar sebagai IKN Nusantara, banyak hikmah pembangunan yang diperoleh Daerah Kaltim. Salah satu adalah 70 persen kewenangan jalan provinsi kini beralih ke pemerintah pusat. Dengan demikian akan ada tambahan anggaran dari APBN untuk melanjutkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan di Bumi Etam. Veridiana mengungkapkan diantaranya jalan itu adalah kelanjutan proyek jalan Tol Balikpapan menuju IKN dan Tol Samarinda-Bontang dengan pos anggaran sebesar Rp5 triliun. “Rencana dengan IKN akan ditingkatkan lagi ke depan, naik jadi Rp5 triliun buat jalan, termasuk Tol Balikpapan ke IKN, Samarinda…
SAMARINDA – Komisi III DPRD Kaltim menindaklanjuti, terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan, Terhadap Peraturan Perundang-Undangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim Tahun 2021. Tindak lanjut berlangsung dalam rapat dengar pendapat (RDP) terkait adanya jaminan kadaluwarsa sebesar Rp1,7 triliun. Hadir dalam RDP Kepala DPMPTSP Kaltim, Puguh Harjanto dan Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Kaltim, Azwar Busra di Gedung E Lantai 1 DPRD Kaltim Selasa (12/7/2022) lalu. Dalam RDP tersebut, DPRD Kaltim juga membahas adanya dugaan potensi kehilangan jaminan kesungguhan sebesar Rp1,07 miliar, dan bunga jaminan kesungguhan yang digunakan Kabupaten/Kota sebesar Rp87 juta…
BALIKPAPAN – Anggota DPRD Kalimantan Timur Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Balikpapan Syafruddin, menggelar Reses Masa sidang II Tahun 2022, bertempat di RT 29 Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, Minggu (3/7/2022). Diketahui, reses atau penyerapan aspirasi merupakan kewajiban seorang anggota DPRD. Hal itu pun sudah diatur didalam regulasi, sehingga mewajibkan setiap anggota DPRD menyerap aspirasi warga di dapilnya masing-masing. Dikonfirmasi seusai reses, Syafruddin memaparkan bahwa cukup banyak keluhan dan aspirasi yang disampaikan warga kepadanya, terutama soal ketersediaan air bersih yang belum terpenuhi. “ Warga masih bnyak yg mengeluhkan soal keterbatasan air, dikarenakan pipa air untuk penyaluran ke rumah warga msih belum…
SAMARINDA – Anggota komisi III DPRD Kaltim, Sutomo Jabir menanggapi adanya temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (LHP BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur terkait Dana Jaminan Reklamasi Pasca Tambang (Jamrek) perusahaan Batu Bara yang masih simpang siur. Politisi PKB tersebut mengatakan harusnya BPK RI membeberkan dalam perusahaan yang telah melakukan reklamasi dan perusahaan yang belum melakukan reklamasi sehingga publik mengetahuinya dan cendrung tidak manipulatif. “Ya kita minta bahwa BPK membeberkan hasil temuan tersebut perusahaan mana saja yang telah melakukan reklamasi dan perusahaan mana saja yang belum dan berapa nominal jaminan dari perusahaan-perusahaan tersebut,” urainya saat dikonfirmasi. Kamis (30/6/2022). Oleh…
SAMARINDA – Anggota komisi III DPRD Kaltim, Sutomo Jabir menanggapi adanya temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (LHP BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur terkait Dana Jaminan Reklamasi Pasca Tambang (Jamrek) perusahaan Batu Bara yang masih simpang siur. Politisi PKB tersebut mengatakan harusnya BPK RI membeberkan dalam perusahaan yang telah melakukan reklamasi dan perusahaan yang belum melakukan reklamasi sehingga publik mengetahuinya dan cendrung tidak manipulatif. “Ya kita minta bahwa BPK membeberkan hasil temuan tersebut perusahaan mana saja yang telah melakukan reklamasi dan perusahaan mana saja yang belum dan berapa nominal jaminan dari perusahaan-perusahaan tersebut,” ujarnya saat dikonfirmasi. Kamis (30/6/2022). Oleh…
SAMARINDA – Masyarakat yang mengusulkan program pembangunan melalui skema bantuan keuangan (Bankeu) Provinsi Kaltim tampaknya harus bersabar dulu. Sampai akhir Juni 2022 ini, Surat Keputusan Gubernur tentang total alokasi Bankeu senilai Rp860 miliar belum terbit, dan Pemprov sendiri belum bisa memastikan tahapan mulai SK, kontrak dan pengerjaan. Demikian informasi yang disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry usai rapat kordinasi dengan Plh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim Iwan Darmawan, Rabu (29/6), kemarin di Gedung DPRD Kaltim. “Kami minta agar dilakukan percepatan. Persoalannya dimana, kordinasikan, dan harus pro aktif,” tegas Sarkowi. Kendalanya apa? Mengutip penjelasan Iwan,…
SAMARINDA – Pada 20 Mei 2022, BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim Tahun 2021. Dalam LHP tersebut, ada beberapa temuan. Dimana, BPK RI menemukan adanya nilai jaminan tambang yang tidak sesuai ketentuan. Temuan tersebut diperuntukkan untuk DPMPTSP Kaltim dan Dinas ESDM Kaltim. Temuannya sebagai berikut : 1. Analisis jaminan kedaluwarsa sebesar Rp 1.726.534.294.529,09 atau Rp 1,7 Triliun dan $1.668.371,62 atau $ 1,6 juta US dalam rangka memastikan nilai jaminan; 2. Jaminan kesungguhan yang belum dicatat minimal sebesar Rp 593.851.268,47 atau…