SANGATTA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Rizali Hadi, menjelaskan bahwa APBD tidak hilang, melainkan sedang dibahas dalam konteks program-program yang telah disusun.
Hal itersebut disampaikan untuk mengklarifikasi berbagai anggapan yang beredar di masyarakat mengenai pengelolaan anggaran daerah.
“APBD itu tidak hilang, kita hanya bicara program, kita tidak bicara atau siapa. Nah, karena ini kan sudah paripurna, paripurna itu melalui proses yang panjang juga,” ungkap Rizali Hadi saat ditemui awak media belum lama ini.
Rizali menambahkan bahwa tidak ada pihak yang berhak menghilangkan program yang telah direncanakan.
“Tidak ada hak siapapun yang menghilangkan program orang,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa program-program tersebut berasal dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan reses yang dilakukan oleh para wakil rakyat.
“Kan program itu awalnya dari Musrenbang dari reses sehingga semua masuk RKPD. Nah, bisa saja RKPD itu puluhan triliun, tapi kemampuan APBD kita kan tidak segitu,” jelasnya.
Rizali juga menekankan bahwa ada program yang tidak terakomodasi dalam APBD, dan hal ini merupakan hal yang biasa dalam pengelolaan anggaran.
“Yah artinya ada yang tidak terakomodir dan itu merupakan hal yang biasa,” katanya.
Setiap program yang telah disusun akan dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Dan yang laksanakan masing-masing SKPD, setiap SKPD memiliki tanggung jawab untuk menjalankan program yang telah ditetapkan, tambahnya.
Pihaknya berharap, agar masyarakat dapat memahami proses pengelolaan APBD yang kompleks dan melibatkan banyak pihak.
“Kami berharap masyarakat dapat lebih memahami bahwa pengelolaan anggaran adalah proses yang panjang dan melibatkan banyak pertimbangan,” pungkasnya.
