SANGATTA – Lambanya progress penyerapan anggaran yang di lakukan oleh jajaran di Lingkungan Pemerintah Daerah salah satunya di sebabkan oleh manajeman yang kurang professional.
Hal itu dikatakan oleh Anggota Komisi D Bidang Kesejahteran Rakyat DPRD Kutim Yan saat ditemui awak media beberapa waktu yang lalu.
Menurutnya, dengan anggaran yang cukup besar di miliki daerah saat ini, pemerintah seharusnya sudah bisa mengantisipasi serta mempersiapkan dengan menempatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kemampuan yang di sesuai dengan kapasitasnya.
‘Ini menjadi salah satu alasan kenapa penyerapan kita melambat. Karena banyak yang belum bisa bekerja secara professional dan belum paham tentang tata kelola,” ujarnya.
Dampak dari lambanya progress penyerapan anggaran yang tahun ini menembus hingga Rp 14 triliun tersebut. tidak lain adalah masyarakat kembali harus bersabar dan menunggu untuk bisa menikmati hasil dari pembangunan yang di lakukan oleh pemerintah.
“Anggaran memang besar. Tapi tidak semua terserap. Ini menjadi kendala kita yang harus terus upayakan agar tidak terus terjadi,” ucap Yan.
Namun disisi lain. Dirinya juga menyadari dengan jumlah anggaran yang cukup besara saat ini, tidak sebanding dengan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada saat ini. Meskipun pemerintah sempat melakukan penerimaan pegawai. Namun diketahui, pegawai tersebut merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sebelumnya berstatus tenaga honor di instansi tersebut.
“Artinya jumlah pegawainya tidak bertambah hanya berubah statusnya saja. Dan saat ini anggaran kita terus naik. Misalnya mengerjakan anggaran Rp 700 milyar aja ngos-ngosan, Sekarang di tambahi lagi anggaranya yang lebih besar, ini kan sulit. Biar pegawai kita di kasih gaji besar, tidak akan mampu karena memang sudah maksimal ” bebernya. (adv/cp-t)
