SAMARINDA – Hasanuddin Mas’ud, Ketua DPRD Kaltim, dengan tegas membantah tuduhan bahwa ada pengurangan anggaran beasiswa untuk membiayai proyek tertentu. Menurutnya, tuduhan tersebut merupakan serangan fitnah yang tidak memiliki bukti konkrit. “Proses anggaran kita sangat transparan, dilakukan dengan mekanisme yang jelas dan terbuka,” ujar Hasanuddin.
Hasanuddin, dari Partai Golkar dan mewakili Kota Balikpapan, menegaskan bahwa tidak ada keuntungan fisik sebesar 10 persen yang diarahkan ke DPRD atau Pj Gubernur. “Peran kami di legislatif adalah mengawasi dan mengumpulkan aspirasi, bukan mengelola dana,” jelasnya.
Dia menambahkan bahwa pengelolaan dan pelaksanaan program beasiswa ada di tangan Dinas Pendidikan, di bawah pengawasan eksekutif setelah anggaran disahkan. “Jangan mudah percaya dengan isu yang tidak bertanggung jawab. Konfirmasi bisa langsung kepada Sekda sebagai Ketua TAPD,” saran Hasanuddin.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menjaga reputasi pemerintah dari tuduhan yang bisa berdampak hukum. “Tuduhan harus berdasarkan bukti, bukan asumsi atau spekulasi,” katanya.
Dalam penutupannya, Hasanuddin menegaskan komitmen DPRD Kaltim dalam mendukung proyek-proyek yang menguntungkan masyarakat, termasuk proyek pokir dari hasil reses. “Pokir adalah aspirasi masyarakat yang kami tampung, eksekusi ada di tangan eksekutif. Kami tidak terlibat dalam pelaksanaannya,” tegasnya. (CP-M)
