SANGATTA – Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) 2025-2045 dirancang dengan instrument perencanaan yang dinamis, responsive dan inklusif, yang mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati Kutim Ardiasnyah Sulaiman, pada Musrenbang RPJPD Kutim 2025-2045, yang dihelat di Ruang Meranti, Kantor Bupati, Selasa (14/5/2025).
“Ini yang saya gambarkan dari awal tadi, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dan yang lebih penting lagi, adalah keselarasan dengan arah dan kebijakan pemerintah yang tertuang di dalam RPJPN 2025 – 2045 yaitu, Mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045,” kata Bupati Ardiansyah.
Dokumen RPJPD Kutim 2025-2045, sambung Ardiansyah, akan menjadi landasan di dalam penyusunan visi dan misi para calon kepala daerah, yang akan ikut di dalam kontestasi di 2024 ini, yang nanti juga akan menjadi landasan utama di dalam penyusunan RPJMD dan RKPD.
“Agenda pembangunan untuk Indonesia Emas 2045 menitikberatkan pada tiga proses, yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi dan transformasi tata kelola. Untuk Kutim, insyahallah pelan tapi pasti kita akan sanggup masuk, mengimplementasikan tiga transformasi tadi,” tutur Ardiansyah, di hadapan, Wakil Bupati Kasmidi Bulang, Ketua DPRD Kutim, Joni, Sekretaris Kabupaten Rizali Hadi, Forkopimda, pimpinan Perangkat Daerah (PD), para Camat, perwakilan perusahaan serta stakeholder pembangunan lainnya yang hadir dalam Musrenbang tersebut.
.
Lebih lanjut orang nomor sau di Pemkab Kutim ini menyebut, dengan konsep pemanfaatan SDA yang bisa diperbaharui, maka masyarakat Kutim sedikit demi sedikit ikut ambil bagian.
“Kita tidak hanya tergantung kepada investasi yang besar, yang hanya dinikmati oleh para pemegang keuangan yang besar. Tetapi dengan konsep transformasi ekonomi ini kita berusaha, masyarakat ambil bagian di dalamnya, sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah harus mendorong, harus memberikan ruang bagi masyarakat, melalui ekonomi kerakyatan, melalui UMKM, melalui koperasi, kemudian melalui program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang pertanian dan lain-lain,” terangnya.
Lebih jauh Ardisnyah mengatakan, pemerintah sekarang telah memberikan kesempatan kepada UMKM, Koperasi, BUMDES, untuk ambil bagian di dalam memberikan dukungan kepada pemerintah setempat, dalam menyiapkan bahan-bahan dasar pembangunan lokal. Sehingga pemerintah wajib untuk memberikan ruang kepada masyarakat.
“Hal yang sangat menarik lagi, Kutim dalam kerangka itu, ialah bahwa kita memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Namun di sisi lain, kita juga amsih membutuhkan ruang, yang masyarakat bisa bergerak di dalamnya,” ujarnya. (adv/cp-ds)
