SAMARINDA – Masyarakat Kutai Kartanegara (Kukar) telah menyampaikan keluhan kepada Komisi I DPRD Kaltim terkait pemanfaatan lahan oleh PT Budi Duta Agromakmur berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU). Laporan menyebutkan bahwa perusahaan tersebut diduga tidak mengelola lahan dengan baik, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat setempat.
Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, menyatakan keprihatinannya terhadap isu ini. Menurutnya, masyarakat meminta agar HGU PT Budi Duta Agromakmur, yang meliputi sekitar 280 hektar, dicabut mengingat kondisi lahan yang dinilai terlantar.
Demmu juga mengungkapkan rencananya untuk segera memanggil manajemen PT Budi Duta. Tujuannya adalah mendapatkan klarifikasi terkait pemanfaatan lahan tersebut. Salah satu titik perhatian adalah apakah perusahaan telah melakukan kerjasama dalam bentuk Perjanjian Pemanfaatan Lahan Bersama (PPLB) dengan masyarakat lokal dan kebenaran informasi bahwa lahan digunakan untuk aktivitas pertambangan, yang mungkin bertentangan dengan izin HGU.
Masyarakat lokal mengungkapkan rasa tidak dihargai oleh PT Budi Duta Agromakmur. Sejumlah warga mengatakan telah menetap di wilayah tersebut jauh sebelum perusahaan memperoleh izin pada tahun 1981 dan mengklaim tidak pernah menerima kompensasi yang layak.
Sebagai langkah responsif, antara tanggal 20 hingga 27 Oktober 2023, Demmu bersama tim dari Komisi I akan mengunjungi lokasi untuk memahami kondisi lapangan dan mendengar keluhan masyarakat secara langsung. Demmu menekankan pentingnya bantuan pemerintah bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah.
Demmu juga menyoroti tantangan dalam program Kementerian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), di mana banyak lahan masyarakat yang telah mendapatkan sertifikat tetap ditindih oleh HGU, sebuah situasi yang dinilainya sebagai ketidakadilan. (ADV/CP-M)
