Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mencatat kemajuan signifikan dalam upaya menurunkan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) sepanjang tahun 2025. Data terbaru menunjukkan jumlah ATS berhasil ditekan dari 13 ribu anak pada Maret menjadi sekitar 9 ribu anak pada September 2025, atau setara dengan penurunan hampir 30 persen dalam kurun waktu enam bulan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, Mulyono, menuturkan bahwa capaian tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan hasil kerja masif yang melibatkan berbagai pihak mulai dari struktur pemerintahan terkecil hingga lembaga pencatatan kependudukan.
“Begitu data Pusdatin keluar dan menempatkan Kutai Timur sebagai daerah dengan angka ATS tertinggi di Kalimantan Timur, kami tidak tinggal diam. Kami langsung membangun koordinasi dengan RT, PKK, hingga Disdukcapil untuk melakukan verifikasi ulang,” jelasnya.
Menurut Mulyono, temuan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar data ATS ternyata tidak mencerminkan kondisi riil. Banyak anak yang sebenarnya sudah kembali bersekolah, tetapi belum tercatat di dalam sistem pusat karena berbagai faktor administratif.
“Hasil verifikasi kami menemukan sekitar 3.000 anak yang sesungguhnya sudah bersekolah. Mereka tidak masuk dalam data terbaru karena belum ter-update di sistem nasional. Sementara sekitar 4.000 data lainnya masih kami telusuri dan sedang dalam proses konfirmasi dengan Disdukcapil dan Pusdatin,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa setiap perubahan data harus melewati prosedur yang ketat. Tidak serta-merta bisa dihapus atau dimodifikasi tanpa rekomendasi.
“Prosesnya tidak bisa sembarangan. Kami wajib memastikan setiap data benar-benar tervalidasi secara akurat. Karena itu koordinasi dengan Pusdatin sangat penting. Tetapi melihat progres saat ini, kami optimistis akhir tahun nanti angkanya akan kembali turun,” tegas Mulyono.
Selain capaian angka, Kutai Timur juga mencatat prestasi lain: menjadi satu-satunya kabupaten/kota di Kalimantan Timur yang berhasil menurunkan ATS pada tahun berjalan. Sementara sembilan daerah lainnya justru mengalami kenaikan.
“Ini menunjukkan bahwa langkah cepat dan kerja kolaboratif benar-benar berdampak. Daerah lain belum mengambil langkah verifikasi seintens yang kami lakukan,” imbuhnya.
Mulyono menilai bahwa pendekatan berlapis melalui RT dan PKK terbukti sangat efektif karena mereka lebih memahami kondisi terkini warganya. Metode ini juga membuat proses verifikasi berjalan lebih cepat dan akurat dibanding hanya mengandalkan data elektronik.
Selain fokus pada validasi data, Disdikbud Kutim juga menyiapkan solusi bagi anak-anak yang sudah terlanjur putus sekolah. Pemerintah menyiapkan jalur pendidikan nonformal melalui program Paket A, B, dan C sebagai alternatif pendidikan untuk mereka yang membutuhkan fleksibilitas waktu dan kesempatan kedua untuk mendapatkan ijazah.
“Kami tidak hanya ingin menurunkan angka ATS di atas kertas. Kami ingin memastikan setiap anak memiliki akses pendidikan, entah itu melalui sekolah formal maupun pendidikan kesetaraan. Ijazah ini penting bagi masa depan mereka, terutama dalam dunia kerja,” jelas Mulyono. (ADV/AR)
