SANGATTA -Supartono diberi amanah mengemban jabatan baru, yakni, Inspektur Pembantu (Irban) Wilayah IV Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dipimpin Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, di ruang Tempudau, Kantor Bupati, Kamis (25/11/2021).
Pelantikan/pengambilan sumpah itu, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kutim nomor 821.2/661/BKPP-MUT/XI/2021 tentang pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dalam jabatan administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutim. Supartono sebelum menjabat Kepala Bidang Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutim (eselon III B).
“Pertama-tama saya ucapkan selamat mengemban tugas dan tanggungjawab baru kepada inspektur pembantu wilayah iv inspektorat daerah yang dilantik hari ini. Saya minta kepada saudara untuk dapat bekerja dengan penuh dedikasi serta tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai inspektur pembantu wilayah iv inspektorat daerah,” pintanya.
Dikatakan Ardiansyah, reformasi birokrasi merupakan salah satu program pemerintah yang berfokus pada penerapan prinsip-prinsip clean government dan god government. sasaran reformasi birokrasi berupa terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel (berintegritas tinggi, bersih dari praktik KKN dan akuntabel pada publik) serta birokrasi yang efektif dan efisien dengan menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efesien untuk kepentingan publik, serta pelayanan publik berkualitas yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Lebih lanjut Ardiansyah menambahkan, penting peranan fungsi pengawasan yang dilakukan inspektorat daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) selama ini dinilai belum optimal. Karena masih adanya pejabat yang tersangkut kasus korupsi dan efisiensi pengelolaan keuangan.
Sistem pengawasan, ibarat sistem imun tubuh yang melindungi sistem pemerintahan dari dalam dengan tujuan peningkatan kualitas transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. Hal ini menjadi tantangan bagi inspektorat daerah untuk terciptanya sistem pengawasan yang kuat.
“Sistem pengawasan internal yang kuat merupakan elemen penting untuk menjaga agar clean government dapat terwujud,” ucapnya.
Lebih jauh dikatakan, penguatan fungsi APIP merupakan langkah yang mutlak untuk dilakukan, sehingga fungsi pengawasan didalam pemerintahan daerah menjadi efektif dan dapat diandalkan.
“Terakhir saya, berpesan kepada saudara yang dilantik hari ini, untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bekerja dengan baik, profesional dan penuh tanggung jawab,” tutupnya.
