Sangatta – Komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam mendorong pemerataan akses pendidikan kembali diperkuat melalui program bantuan seragam gratis bagi seluruh peserta didik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, Mulyono, memastikan bahwa ribuan siswa dari tingkat PAUD hingga SMP, baik di sekolah negeri maupun swasta, akan menerima paket bantuan tersebut sebelum akhir tahun.
Menurut Mulyono, proses pengadaan sudah berada pada tahap final dan distribusi dijadwalkan berlangsung antara akhir November hingga awal Desember.
“Kami pastikan tidak lewat tahun ini. Targetnya, pembagian sudah mulai berjalan dalam dua atau tiga minggu ke depan,” jelasnya.
Program ini kata ia, tidak hanya mencakup satu jenis seragam, tetapi seluruh kebutuhan dasar siswa selama satu tahun pelajaran. Paket yang dibagikan terdiri dari seragam wajib sesuai jenjang, seragam pramuka, seragam olahraga, seragam batik sekolah dan sepatu gratis.
Sementara bagi murid PAUD, pemerintah menyediakan starter kit yang berisi tas, alat tulis, dan perlengkapan belajar lainnya. Bantuan ini dirancang agar orang tua tidak lagi terbebani biaya pembelian atribut sekolah yang setiap tahun kerap menjadi keluhan.
“Kami ingin memastikan seluruh anak masuk sekolah tanpa hambatan biaya. Bahkan untuk PAUD, kami sediakan perlengkapan awal agar mereka benar-benar siap belajar,” ujar Mulyono.
Selain bantuan seragam, Pemkab Kutim juga menyalurkan beasiswa kepada sekitar 20 persen siswa dari berbagai jenjang. Beasiswa tersebut mencakup program reguler maupun beasiswa khusus yang ditujukan bagi pelajar berprestasi dan keluarga kurang mampu.
Dengan banyaknya fasilitas pendidikan gratis yang berjalan bersamaan, mulai dari seragam, sepatu, buku gratis, hingga pembebasan biaya SPP. Mulyono menegaskan bahwa pemerintah telah menyediakan kondisi yang memungkinkan semua anak bisa mengenyam pendidikan.
“Fasilitas sudah ada. Seragam gratis, buku gratis, tidak ada pungutan SPP, sebagian siswa juga dapat beasiswa. Jadi sebenarnya tidak ada lagi alasan anak di Kutai Timur tidak bersekolah,” tegasnya.
Di tengah upaya besar pemerintah ini, Disdikbud Kutim juga menegaskan aturan tegas untuk sekolah negeri agar tidak terlibat dalam penjualan seragam maupun buku kepada siswa. Aturan tersebut bertujuan mencegah terjadinya pungutan liar dan memastikan seluruh kebutuhan dasar siswa berasal dari program pemerintah.
“Kami sudah mengeluarkan edaran resmi. Kalau ada sekolah masih menjual seragam atau buku, silakan laporkan. Bisa lewat PPID Disdikbud atau langsung ke nomor saya,” ucap Mulyono.
Ia mengingatkan bahwa pemerintah ingin memastikan kegiatan belajar berlangsung dengan nyaman tanpa tekanan finansial bagi orang tua. Karena itu, seluruh bentuk pungutan di luar ketentuan akan ditindak tegas.
Program seragam gratis ini menjadi salah satu bagian dari strategi besar Pemkab Kutim untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS).
Melalui penyediaan fasilitas komprehensif dan dukungan yang merata, pemerintah berharap semua anak dapat mengakses pendidikan tanpa kendala ekonomi. Dengan berbagai bantuan tersebut, Kutim kembali menegaskan targetnya sebagai daerah yang serius membangun sektor pendidikan dan memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam proses belajar. (ADV/AR)
