Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan, terutama dalam pemenuhan layanan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), berbagai program penguatan kompetensi guru digulirkan, termasuk penyiapan guru-guru inklusi di setiap sekolah.
Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, menegaskan bahwa pemerintah daerah ingin memastikan semua anak memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan layak, tanpa terkecuali. Untuk itu, kehadiran guru inklusi di setiap sekolah menjadi kebutuhan mendesak.
“Kami mendorong setiap sekolah minimal memiliki satu guru inklusi. Tidak mungkin seluruh ABK ditampung oleh SLB, karena jumlah sekolah luar biasa sangat terbatas. Sekolah umum harus mampu melayani mereka,” ujar Mulyono.
Langkah konkret penguatan SDM tersebut sudah dimulai sejak tahun 2024, ketika Disdikbud memberangkatkan 191 guru untuk menempuh pendidikan khusus inklusi di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Program itu kini diperluas.
“Tahun ini jumlahnya meningkat menjadi 300 guru. Target kami, dalam dua tahun ke depan seluruh sekolah sudah memiliki guru inklusi yang tersertifikasi,” ujar Mulyono menambahkan.
Pihaknya menilai, peningkatan kompetensi guru merupakan investasi jangka panjang yang selaras dengan kebutuhan pelayanan pendidikan yang lebih ramah dan adaptif terhadap karakteristik siswa. Selain penguatan tenaga pendidik inklusi, Disdikbud Kutim juga menggenjot peningkatan kualifikasi akademik guru. Masih terdapat sejumlah guru yang belum mengantongi gelar sarjana, khususnya tenaga pendidik yang sudah lama mengabdi di sekolah-sekolah pedesaan.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah daerah mengirim ratusan guru mengikuti program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Universitas Negeri Malang (UM). Program percepatan ini memungkinkan guru menyelesaikan studi S1 hanya dalam dua tahun.
“Kami tidak ingin ada lagi guru yang belum sarjana. Melalui RPL, guru tetap dapat mengajar sambil kuliah, sehingga tidak mengganggu pelayanan di sekolah,” kata Mulyono.
Dia menjelaskan, program tersebut telah mendapat sambutan positif dari para guru karena menjadi peluang peningkatan karier sekaligus memperkuat mutu pembelajaran di sekolah. Upaya peningkatan kualitas guru ini bukan hanya agenda teknis, tetapi masuk dalam strategi besar pemerintah untuk mewujudkan pendidikan yang setara dan berkeadilan. Pemkab Kutim telah mencanangkan penguatan SDM sebagai salah satu prioritas pembangunan.
Menurut Mulyono, pendidikan inklusif adalah komponen penting dalam memastikan bahwa pembangunan SDM tidak hanya fokus pada kuantitas, tetapi juga pada kualitas layanan dan pemerataan akses bagi seluruh anak.
“Pemerintah ingin memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal. Pendidikan inklusif bukan sekadar program, tetapi bagian dari komitmen kami membangun generasi masa depan Kutim yang lebih baik,” jelasnya. (ADV/AR)
