SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat kualitas pelayanan kesehatan dasar melalui pemerataan tenaga medis di seluruh puskesmas. Komitmen ini dijalankan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim dengan memastikan setiap fasilitas kesehatan memenuhi standar Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai regulasi nasional.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kutim, Sumarno, mengungkapkan bahwa sebagian besar puskesmas telah memiliki formasi tenaga kesehatan yang mendekati standar ideal sebagaimana diatur dalam Permenkes. Meski demikian, ia mengakui bahwa puskesmas di wilayah pedalaman masih menghadapi kekurangan tenaga medis.
“Idealnya satu puskesmas memiliki dua dokter umum, satu dokter gigi, apoteker, analis, bidan, dan perawat. Hampir semua sudah terpenuhi, namun ada beberapa daerah terpencil yang masih kekurangan,” jelasnya.
Menurut Sumarno, rendahnya minat tenaga medis untuk bertugas di wilayah jauh menjadi salah satu tantangan terbesar. Akses yang sulit dan fasilitas pendukung yang terbatas sering membuat tenaga kesehatan memilih bertugas di daerah perkotaan.
Selain itu, puskesmas di Batu Ampar dan Rantau Pulung menjadi contoh wilayah yang masih membutuhkan tambahan dokter, khususnya dokter gigi. Kekurangan tersebut sempat berdampak pada terganggunya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat.
Untuk menjawab tantangan itu, Dinkes Kutim memaksimalkan dukungan tenaga kesehatan dari program Nusantara Sehat (NS) yang disalurkan oleh Kementerian Kesehatan. Tenaga NS—terdiri dari dokter umum, dokter gigi, perawat gigi, dan tenaga kesehatan lainnya—mampu mengisi kekosongan formasi tanpa membebani APBD.
“Tahun ini kita cukup terbantu dengan hadirnya tenaga Nusantara Sehat. Di Sandaran, misalnya, sudah ada dokter umum dan dokter gigi yang bertugas. Ini sangat membantu kami melengkapi SDM puskesmas,” tutur Sumarno.
Ia menambahkan bahwa mulai 2024, sebanyak 21 puskesmas di Kutim telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dengan status ini, puskesmas memiliki fleksibilitas untuk merekrut dokter sesuai kebutuhan melalui pengelolaan pendapatan layanan, sehingga lebih cepat memenuhi kekurangan tenaga medis.
“Kalau tidak ada tenaga NS, mungkin akan kewalahan. Tapi dengan BLUD, puskesmas bisa merekrut dokter sendiri, sehingga pelayanan tetap berjalan optimal,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memastikan bahwa pemerataan layanan kesehatan, termasuk di wilayah paling terpencil, akan tetap menjadi prioritas. Dinkes Kutim menargetkan dalam beberapa tahun ke depan seluruh puskesmas dapat memiliki tenaga medis lengkap sesuai standar, demi memastikan seluruh warga mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil dan berkualitas. (ADV/AR)
