SANGATTA – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus menguatkan komitmen dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
Hal ini ditegaskan dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) yang digelar untuk mendorong penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) di setiap lini pembangunan daerah.
Kepala DPPPA Kutim, Idham Cholid, menegaskan bahwa PUG bukanlah upaya yang hanya berfokus pada perempuan, tetapi memastikan bahwa pembangunan dapat dirasakan oleh semua kelompok tanpa terkecuali baik perempuan, laki-laki, lansia, maupun penyandang disabilitas.
“Bahwasanya pengaruh sebaran gender itu tadi sudah dijelaskan bagaimana pembangunan itu bersifat inklusif dan adil. Pembangunan itu bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, baik itu perempuan maupun laki-laki,” ujarnya. Saat ditemui awak media pada rabu (19/11/2025) di Hotel Royal Victoria, ruang sangkima.
Idham juga menyoroti kondisi ketimpangan gender di Kutai Timur yang masih tinggi. Berdasarkan indikator daerah, Kutim berada di peringkat 9 dari 10 kabupaten/kota, menunjukkan perlunya upaya lebih serius dalam memperbaiki kesenjangan tersebut.
“Nah, kebetulan di Kutai Timur ini, angka ketimpangan gendernya masih tinggi. Kita masih tertinggal,” bebernya.
Pada kesempatan itu, ia turut mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memberi ruang dan kesempatan bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak, agar dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Dina Prihandini, menjelaskan bahwa FGD ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas perangkat daerah dalam menerapkan anggaran yang responsif gender.
Menurutnya, kegiatan ini penting untuk memastikan pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh kelompok masyarakat.
“Latar belakang kegiatan ini adalah dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan dan responsif terhadap kebutuhan seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, laki-laki, lansia, dan penyandang disabilitas,” jelasnya.
Dina menambahkan, FGD ini dirancang agar perspektif gender benar-benar menjadi bagian integral dari seluruh proses pembangunan, mulai perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi program.
“Kegiatan ini merupakan langkah strategis yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk memastikan bahwa perspektif gender menjadi bagian integral dalam seluruh proses pembangunan,” pungkasnya. (ADV/IR)
