
Sangatta – Penguatan tata kelola informasi dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan manfaat program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) dapat diketahui dan dimanfaatkan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pun mendorong agar pola pengelolaan informasi yang telah diterapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dapat direplikasi hingga ke tingkat kabupaten.
Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Bappeda Kutim, Ripto Widargo, mengatakan penguatan penyebarluasan informasi perlu berjalan seiring dengan pelaksanaan program penurunan emisi. Salah satunya melalui pengembangan sistem informasi dan kanal pengaduan yang dapat diakses masyarakat.
Menurut Ripto hal ini untuk membangun tata kelola informasi yang lebih baik. Dengan pola serupa, penyampaian informasi mengenai program FCPF, termasuk implementasi REDD+, dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
“Ini merupakan bagian dari diseminasi informasi terkait FCPF. Penguatan sistem informasi dan kanal pengaduan dapat menjadi media untuk menyampaikan bagaimana program REDD+ dimanfaatkan secara optimal, khususnya dari sisi keterbukaan dan penyebarluasan informasi,” ujarnya.
Selain aspek keterbukaan informasi, Ripto juga menyoroti peluang pemanfaatan dana FCPF untuk pengembangan perdagangan karbon atau carbon trading. Menurutnya, mekanisme pembiayaan yang selama ini bertumpu pada pembayaran berbasis hasil (result-based payment) perlu diikuti dengan upaya menangkap peluang dari skema perdagangan karbon.
Ia berharap Kutim dapat mengambil bagian dalam pengembangan peluang tersebut sehingga program penurunan emisi tidak hanya menghasilkan manfaat dari sisi lingkungan, tetapi juga membuka potensi ekonomi baru bagi daerah.
“Ke depan, tidak hanya berbasis pembayaran atas hasil, tetapi bagaimana perdagangan karbon bisa semakin berkembang dan didorong untuk dimanfaatkan oleh Kutai Timur,” katanya.
Ripto menambahkan, penguatan data spasial, layanan pengaduan, dan penyebarluasan informasi perlu menjadi bagian yang saling mendukung dalam pelaksanaan program FCPF. Ketersediaan data yang baik dan akses informasi yang terbuka diharapkan dapat memperkuat transparansi sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat.
Dengan penguatan tersebut, program penurunan emisi di Kutim diharapkan tidak berhenti pada pencapaian target lingkungan. Lebih jauh, program ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah ekonomi dan manfaat sosial bagi masyarakat secara berkelanjutan. (adv/AF)
