
Sangatta – Pengelolaan aplikasi Credible Monitoring System (CMS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) membutuhkan konsistensi sumber daya manusia. Karena itu, perangkat daerah diminta tidak mengganti personel yang telah mendapatkan pelatihan teknis agar penginputan dan pembaruan data tetap berjalan berkesinambungan.
Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Bappeda Kutim, Ripto Widargo, mengatakan keberlanjutan personel menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan pengelolaan CMS berjalan secara konsisten.
Ia menjelaskan, CMS membutuhkan pengelolaan dan pembaruan data secara berkala. Pergantian operator yang terlalu sering berpotensi menghambat proses tersebut, terutama karena personel baru harus kembali memahami mekanisme dan tata cara penggunaan aplikasi.
“Harapannya tidak berganti orang. Adanya kesinambungan data maupun informasi, maupun dari sisi literasi,” katanya saat ditemui awak media beberapa waktu yang lalu.
Ripto menambahkan, personel yang telah mengikuti pelatihan tentu sudah memiliki pemahaman mengenai sistem dan mekanisme penginputan data. Dengan demikian, proses pembaruan informasi dapat dilakukan secara berkelanjutan tanpa harus mengulang tahapan pembelajaran dari awal.
“Kalau misalnya berganti orang, dikhawatirkan kontinuitas dari informasi ini akan terputus,” jelasnya.
Lebih dari sekadar aplikasi pengelolaan data, CMS yang telah dikembangkan selama satu tahun itu diproyeksikan menjadi instrumen untuk memantau capaian berbagai indikator pembangunan berkelanjutan di Kutim.
Melalui sistem tersebut, perkembangan setiap indikator dapat dipantau secara berkala. Apabila ditemukan capaian yang belum sesuai dengan target, hasil pemantauan dapat digunakan sebagai bahan penyusunan rekomendasi maupun rencana aksi tindak lanjut.
Karena itu, Bappeda Kutim berharap seluruh perangkat daerah dapat menjaga konsistensi pengelolaan CMS melalui keberlanjutan personel yang telah mendapatkan pelatihan. Dengan dukungan tersebut, data yang tersaji diharapkan selalu mutakhir dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pemantauan serta evaluasi pembangunan daerah. (adv/AF)
