
Sangatta – Hampir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) telah menyediakan informasi publik melalui website resmi masing-masing. Pemanfaatan kanal digital ini menjadi salah satu upaya memperluas akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) dan Kehumasan Diskominfo Staper Kutim, Aji Nazaruddin, mengatakan hampir seluruh OPD telah mencantumkan informasi publik melalui website masing-masing. Informasi tersebut mencakup hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pelayanan setiap instansi.
“ Saya kira sudah hampir semua. Karena di PPID itu sudah dicantumkan di website masing-masing. Informasinya sudah bisa kita lihat,” ujar Aji.
Ia menjelaskan, keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berperan penting dalam memastikan masyarakat dapat mengakses informasi yang terbuka untuk umum. Hal itu sekaligus menjadi bagian dari tanggung jawab badan publik dalam menyediakan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan.
Meski demikian, tidak semua informasi dapat dipublikasikan secara bebas. Sejumlah informasi dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga setiap OPD perlu memahami batasan antara informasi yang wajib diumumkan dan informasi yang harus dilindungi.
Aji berharap website resmi tidak sekadar menjadi pelengkap administrasi, tetapi dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana pelayanan informasi. OPD juga didorong memperbarui konten mengenai program kerja, kegiatan, dan perkembangan pembangunan sesuai bidang masing-masing.
Menurutnya, keaktifan perangkat daerah dalam menyampaikan informasi akan memperluas kesempatan masyarakat untuk mengetahui perkembangan pemerintahan sekaligus mengikuti pelaksanaan program pembangunan.
Diskominfo Staper Kutim pun terus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan informasi digital di lingkungan pemerintah daerah agar keterbukaan informasi publik dapat berjalan secara konsisten.
Dengan pengelolaan website yang lebih optimal, masyarakat diharapkan memperoleh akses lebih luas terhadap informasi resmi pemerintah dan turut mengawasi pelaksanaan pembangunan daerah. (adv/bah)
