
Sangatta – Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memperkuat keterbukaan informasi publik melalui monitoring dan evaluasi (monev) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Langkah ini dilakukan dengan mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, kelurahan hingga pemerintah desa mengoptimalkan pengelolaan informasi publik.
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) dan Kehumasan Diskominfo Staper Kutim, Aji Nazaruddin, mengatakan pihaknya telah meminta seluruh kepala OPD, camat, dan lurah segera melakukan pengisian serta pemutakhiran data PPID.
Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan setiap instansi memiliki kesiapan dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat.
“Seluruh kepala OPD, camat, termasuk lurah sudah kita panggil agar segera menginput pengisian PPID. Kita juga memberikan pelatihan kepada desa-desa yang belum mengetahui tentang PPID,” ungkapnya.
Selain menyasar perangkat daerah, Diskominfo Staper juga memberikan pelatihan kepada pemerintah desa yang belum memahami mekanisme pengelolaan PPID.
Melalui kegiatan tersebut, pemerintah desa diharapkan memahami kewajibannya dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
Aji menjelaskan, penguatan PPID menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan komunikatif. Pengelolaan informasi yang baik memungkinkan masyarakat mengakses berbagai program, kebijakan, serta kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah.
Karena itu, seluruh perangkat daerah tidak hanya diminta melengkapi administrasi PPID, tetapi juga memastikan informasi yang tersedia diperbarui secara berkala.
Diskominfo Staper berharap penguatan monitoring dan evaluasi PPID dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kutim. (adv/bah)
